OPINI
OPINI Mukhlis Mustofa : Karena Bersekolah Merenda Sejarah
KEKHAWATIRAN Ridwan Mahendra tentang kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seperti tersaji di Opini Tribun Jateng Selasa 25 Januari 2022 bukannya tan
Pasalnya, antara sekolah dengan masyarakat di masa pendemi ini terposisikan sebagai mitra sejajar yang mencerdaskan anak bangsa.
Bagaimanakah mempersepsikan tuntutan pembukaan sekolah menjadi sebuah pertanyaan yang harus dipersepsikan sedemikian proporsional.
Pemetaan pendidikan
Pembukaan atau penutupan sekolah di masa pendemi tanpa disadari dipersepsikan menjadi ranah diskusi hangat pengambil kebijakan pendidikan dan kesehatan.
Saling tumpang-tindihnya pengelolaan sekolah ini membuktikan belum komprehensifnya pemetaan sekolah di suatu wilayah dalam masa pendemi ini.
Penyelenggara pendidikan selayaknya harus melakukan kajian komprehensif dari sisi historis bagaimanakah operasional sekolah dilaksanakan dibangun puluhan tahun silam.
Desain sekolah tersebut secara tidak langsung bentuk pemetaan wilayah masa lalu yang berpotensi menjadi warisan budaya tak tergantikan teramat sayang untuk dipaksakan dilakukan.
Pembukaan sekolah selayaknya menyadarkan pihak pemerintah saat ini untuk memosisikan pemetaan sekolah berkaitan komposisi penduduk di terdampak pendemi lingkungan sekitar.
Prinsip ketepatan pemetaan ini berpijak bahwa pemetaan pendemi tersebut masih saling tumpang tindih dengan sekolah lain bahkan kawasan lain.
Niatan untuk menyediakan layanan pendidikan harus dikaji ulang dikaitkan dengan kondisi geografis kawasan bersangkutan.
Pemetaan ini akan lebih efektif jika dikaitkan dengan bagaimanakah karakteristik masyarakat sekitar terutama berkaitan dengan aksesibilitas sekolah dengan masyarakat.
Pembukaan sekolah sekedar memenuhi tuntutan publik tanpa ada kajian komprehensif menyeluruh tidak ubahnya perampasan hak edukatif siswa.
Pembukaan sekolah dengan wacana penyelesaian masalah zonasi pendemi justru memunculkan masalah tersendiri.
Ada beberapa langkah yang seharusnya dilakukan agar pengelolaan sekolah ini menyejahterakan, tanpa menzalimi pihak lain.
Mengembangkan kelas proporsional menjadi langkah awal agar keberlangsungan pendidikan tidak terpengaruh signifikan kebijakan.