Masih Ada Warga Wadas Purworejo yang Takut Pulang ke Rumah, Komnas HAM Sebut Dugaan Penyebabnya

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO - Meski Polda Jateng menyebut telah menarik anggotanya dari Desa Wadas Purworejo, namun masih ada warga yang mengalami trauma.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat mengunjungi Desa Wadas pada Sabtu (12/2/2022).

Ia menyebut sejumlah warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami trauma yang membuat mereka takut untuk pulang ke rumah pasca insiden penangkapan puluhan warga oleh aparat.

Beka mengetahui hal tersebut setelah berdialog dengan warga setempat, baik pro dan kontra terhadap tambang quarry.

Baca juga: Warga Wadas Purworejo yang Setuju Pembebasan Lahan Ungkap Alasan Setuju dengan Proyek Penambangan

Baca juga: Polda Jateng Tarik 250 Pasukan dari Desa Wadas Purworejo

Baca juga: Anggota DPR RI Minta Kapolri Segera Tarik Anggotanya dari Wadas Purworejo

Diketahui sejumlah warga masih mengalami trauma dan belum berani pulang ke rumah setelah insiden penangkapan warga pada Selasa (8/2/2022).

Beberapa warga yang trauma tersebut juga belum diketahui keberadaannya dan hanya bisa dihubungi melalui sambungan telepon.

"Masih ada trauma dan ketakutan masyarakat, sampai saat ini masih ada beberapa orang yang belum pulang ke rumah masing-masing, kondisinya ketika dikontak masih ketakutan," kata Beka kepada Kompas.com disela-sela kunjungannya.

Beka mengatakan, kondisi serupa juga pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada April 2021 yang menyebabkan bentang relasi sosial warga Wadas dan aparat melebar.

Meski demikian, kondisi di Desa Wadas saat ini sudah mulai kondusif, beberapa warga sudah mulai melakukan aktivitas kesehariannya.

"Kami mengecam tindakan represif aparat yang dilakukan pada saat pengukuran di lahan warga yang sudah setuju dan menyesalkan adanya penangkapan itu sikap Komnas," katanya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 64 warga Desa Wadas yang menolak tambang quarry, sedang melaksanakan mujahadah di halaman masjid setempat ditangkap aparat kepolisian.

Setelah mendapat kecaman dari berbagai kalangan, puluhan warga yang kontra tambang tersebut dibebaskan keesokan harinya.

Menurut Beka, berdasarkan laporan dan data Komnas HAM, konflik antar warga yang menolak dan setuju tambang quarry juga sudah masuk ke ranah perundungan terhadap anak.

Anak warga yang menolak dan yang setuju sudah saling merundung.

Ketika ini terjadi, maka metode pendidikan tidak bisa standar seperti umumnya.

Baca juga: UKSW Jalin Kerjasama Dengan AMN Cilacap

Baca juga: Waspada Lonjakan Kasus Covid-19 Kecamatan Undaan Kudus Optimalkan Vaksinasi Lansia

Baca juga: ‎Hadapi Lonjakan Kasus, Bupati Kudus Sudah Siapkan Tempat Isolasi ‎