Berita Kudus
Bupati Kudus HM Hartopo Serahkan 20 Gerobak Gratis PKL
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kudus menyerahkan gerobak untuk 20 pedagang kaki lima (PKL) di Gedung JHK Kudus, Selasa (15/2/2022).
Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kudus menyerahkan gerobak untuk 20 pedagang kaki lima (PKL) di Gedung JHK Kudus, Selasa (15/2/2022).
Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kudus HM Hartopo.
Penyerahan bantuan gerobak keliling itu untuk 20 pedagang kaki lima dari berbagai wilayah di Kudus. Masing-masing gerobak senilai Rp 1.200.000.
Di antara penerima gerobak dari Baznas yakni Supriyanto (45). Lelaki asal Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kudus merasa bersyukur.
Gerobak yang diterimanya akan segera dia gunakan untuk jualan jajanan keliling di sekolah-sekolah.
"Sehari-hari jualan cilor keliling di sekolah. Semoga bisa meningkatkan ekonomi keluarga," kata Supriyanto.
Penyerahan bantuan ini merupakan inisiasi dari Baznas Kudus dan Majelis Taklim Perempuan IPHI Kudus.
Selain gerobak, Baznas juga menyalurkan uang senilai Rp 300 ribu untuk 200 warga tidak mampu.
Kemudian juga menyalurkan uang dari pengumpulan zakat untuk renovasi rumah rusak akibat bencana alam.
Tercatat ada dua warga yang mendapatkan bantuan renovasi rumah. Keduanya adalah Rumini dan Surati warga Desa Gamong. Masing-masing mendapat Rp 10 juta.
"Kami juga menyalurkan zakat untuk pengobatan warga desa Loram Kulon. Nilai untuk pengobatan Rp 10 juta," kata Noor Badi, perwakilan dari Baznas Kudus.
Dalam kesempatan ini, Majelis Taklim Perempuan IPHI Kudus juga memberikan paket sembako untuk 200 warga tidak mampu.
Penyaluran sejumlah bantuan yang bersumber dari uang zakat yang dilakukan oleh Baznas dan paket sembako oleh Majelis Taklim Perempuan IPHI Kudus itu disambut positif oleh HM Hartopo.
Pasalnya, sejauh ini pihaknya bersinergi dengan Baznas maupun IPHI Kudus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya sendiri sering di lapangan. Terkait keluhan banyak rumah tidak layak huni, kalau kami programkan masih menunggu satu tahun. Kami tinggal telepon saja," kata Hartopo.