Optimalkan Penggunaan Dana PMN, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Sepanjang tahun 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR.

Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada tahun 2021.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani melakukan kunjungan dan menyaksikan langsung penandatanganan komitmen untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama terkait dengan PMN 2021 pada dua BUMN yakni PT SMF (Persero) dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) di Kawasan Industri Terpadu (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jum’at (11/3/2022) sore.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Seluruh dana PMN sebesar Rp 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR.

"Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR," ujarnya.

Adapun SMF meyediakan 25 persen dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75 persen porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP 75 persen sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 triliun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF 25 persen sebesar Rp 4,62 triliun.

Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.

Dalam menjalankan program ini Perseroan bersinergi dengan BLU PPDPP dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk Pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada Bank Penyalur. 

Adapun per akhir 2021, pengelolaan dana Pemerintah untuk KPR FLPP yang sebelumnya dilakukan melalui BLU PPDPP dialihkan dan dikelola oleh BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo dalam paparannya menyampaikan realisasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PNM) Tahun 2021 pada SMF, bahwa di Provisi Jawa Tengah realisasi penyaluran dana KPR FLPP pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.295 miliar untuk 9.742 unit rumah. 

“Ini merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan Rendah.

Dimana dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terang Heliantopo.