Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kudus

Bupati Kudus Hartopo Minta Kajian Efisiensi LPJU‎ Sistem Token

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan penggantian meteran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan sistem token dapat mengurangi

Penulis: raka f pujangga | Editor: Catur waskito Edy
Raka F Pujangga
Bupati Kudus, HM Hartopo bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus, Agung Karyanto saat pemantauan di Rusunawa Bakalan Krapyak. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan penggantian meteran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) menggunakan sistem token dapat mengurangi beban anggaran.‎

Bupati Kudus, HM Hartopo mendukung peralihan LPJU di Kudus yang seluruhnya akan menggunakan meteran lis‎trik dengan sistem token.‎

"Harapannya sistem token ini membuat belanja listrik‎ jadi berkurang," ujar dia.

Pasalnya dengan sistem token, Pemkab Kudus tidak perlu lagi membayar abonemen yang dikenakan terhadap meteran LPJU itu.

‎Selama ini, meteran konvensional mengharuskan pemerintah daerah membayar tagihan abonemen meski LPJU tersebut dalam kondisi padam.

"Sekarang ini bertahap diganti ke sistem token, jadi kami memba‎yar sesuai lampu yang menyala," ujarnya.

Kendati demikian, orang nomor satu di Kudus itu meminta agar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) tetap melakukan pengawasan dan perawatan.

Tujuannya agar LPJU yang sudah menggunakan sistem token tetap menyala dan tidak kehabisan pulsa.

"Durasinya berapa lama jadi bisa tahu. Sebelum durasinya habis harus sudah diisi," jelasnya.

Dia berharap, penggantian meteran listrik menggunakan sistem token tidak mengurangi layanan kepada masyarakat.

Pengendara bisa melintas dengan aman dan nyaman karena ‎kondisi jalannya terang meski di malam hari.

"Lampu penerangan ‎jalan ini penting bagi pengendara yang melintas di jalan raya," ujar dia.

Kendati demikian, pihaknya masih belum mengetahui secara rinci terkait penghematannya.

Dia meminta agar Dinas PKPLH Kudus juga dapat melakukan kajian terkait migrasi meteran listrik tersebut.

"Kajian belum ada, nanti kami akan meminta Dinas PKPLH juga untuk melakukan kajian," jelasnya.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved