Ketua Bawaslu Jateng: Bawaslu Antisipasi Netralitas ASN dan Penggunaan Politik Identitas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Subkhi AK Arif atau Fajar Saka hadir di studio Tribun Jateng bersama Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat dan Ester Krisnawati, SSos, MIKom, CSP, Dosen Fisikom UKSW dalam acara Tribun Forum.

Video Tribun Forum bertema Pesiapan Jateng Jelang Pemilu 2024 telah tayang di medsos Tribunjateng. Dan ini lanjutan penyajian di koran cetak dan online Tribunjateng.com. Berikut petikan wawancara dengan Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Saka.

Apakah Bawaslu sudah mulai melakukan Pengawasan?

Bagi kami penyelenggara Pemilu itu sebenarnya tidak ada istilah istirahat, ada siklus Pemilu.

Pasca pemilihan kami langsung ada kegiatan evaluasi, setelah evaluasi langsung kegiatan persiapan untuk pemilu berikutnya.

Seusai Pemilukada 2020 kemarin, Bawaslu Jateng langsung melakukan evaluasi ada 7 kali evaluasi.

Nanti materi-materi evaluasi digunakan untuk memperbaiki dari sisi regulasi dan sisi implementasi.

Ada kegiatan lain tekait Pemilu 2024?

Iya kami selenggarakan persiapan pemilu dan bulan berikutnya adalah sosialisasi pengawasan partisipatif tetap dikerjakan sejak tahun 2020/2021 sampai hari ini sudah berulang kali.

Terakhir kemarin kami berdiskusi dengan rekan rekan dari disabilitas dan juga dengan kelompok perempuan, kelompok-kelompok lain juga kami jangkau.

Sejak tahun 2018 juga Bawaslu mengembangkan Desa pengawasan dan desa anti politik yang mungkin hampir 700 desa di Jateng.

Itu juga dalam rangka persiapan untuk pemilu berikutnya. Kita menilai salah satu problem kita adalah bagaimana meningkatkan substansi partisipasi tidak hanya datang dan mencoballos ke TPS.

Bagaimana pemilih itu paham kenapa dia hadir, mililih dan terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Untuk menginformasikan kegiatan kegiatan kepemiluan termasuk persiapan menuju pemilu.

Bagaimana mengawasi perencanaan tahap Pemilihan Umum?

Kalau perencanaan Pemilu, mungkin hari ini kan lebih banyak titik beratnya masih di kantor pusat antara Bawaslu RI, KPU RI.

Rapat dengan Komisi 2 DPR RI dan sebagainya penyusunan regulasi tahapan persiapan terkait dengan anggaran Bawaslu RI.

Pasti terlibat dalam proses disfusi mengawasi kegiatan kegiatan KPU pada saat menyusun tahapan.

Untuk memudahkan proses pemilihan adalah terkait dengan bagaimana menyusun regulasi yang mudah dipahami dan regulasi yang tidak disalahpahami oleh banyak pihak.

Artinya ketika menyusun ini sudah berjalan bersama dan nanti sosialisasi juga harapan kami yang dilakukan secara bersama-sama itu bagian yang harus diawasi oleh Bawaslu.

Dan Bawaslu juga menyiapkan peraturan sendiri karena kami harus menyusun perbawaslu.

Untuk Pemilu 2024 masih menggunakan UU No7 tahun 2017. UU 10 tahun 2016. Artinya baik di Bawaslu maupun di KPU sudah ada peraturan KPU dan peraturan Bawaslu tinggal nanti dari hasil evaluasi kita sempurnakan baik dari susunan regulasinya maupun implementasinya.

Masih ada kekhawatiran ASN/PNS tidak netral?

Berdasar data Pemilu sebelumnya (2019, 2020) netralitas ASN masih ada yang melanggar, fakta ini tetap akan jadi perhatian Bawaslu.

Karena ASN punya pengaruh cukup besar. Mereka mengelola anggaran yang mengeksekusi kebijakan kepala daerah.

Dan ingat, kepala daerah adalah kader parpol. Dan potensi untuk menggunakan kekuatan termasuk anggaran daerah untuk kegiatan Pemilu itu masih bisa terjadi. Pasti jadi perhatian Bawaslu.

Apa penekanan pengawasan Pemilu 2024?

Selain soal netralitas ASN juga soal anggaran negara.

Mungkin masih pada masa pandemi banyak program-program pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan.

Dan itu harus diwaspadai jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan politik. Bawaslu juga konsen terkait dengan penggunaan politik identitas.

Bisa bicara tentang politik uang?

Iya itu masih rawan. Kami telah membangun desa anti politik uang. Ada sekolah kader partisipatif itu melibatkan anak-anak muda.

Nanti mereka secara literasi membantu mengatasi yang tadi. Kami berharap dengan jejaring mereka juga menyebarluaskan pemahaman soal gerakan anti politik uang di desa.

Kami juga selalu ada patroli pengawasan. (wan)