Kadis Pendidikan Purworejo Minta Maaf Konflik Wadas Jadi Soal Ujian SMP

TRIBUNJATENG.COM, PURWOREJO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta selaku pendamping warga Wadas menyayangkan masuknya pembahasan tentang penolakan terhadap penambangan batu andesit di wilayah tersebut ke ranah pendidikan.

Pasalnya, ada narasi negatif terkait penolakan warga Wadas dalam soal itu.

Diketahui, penolakan terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, masuk dalam soal Tes Uji Coba (TUC) Ujian Sekolah Kelas IX SMP Tahun Pelajaran 2021/2022.

Baca juga: Narasi Konflik Wadas di Soal Ujian SMP Disebut Menyelundupkan Agenda Politik Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggap telah melakukan intervensi politik ke ranah pendidikan.

"Itu jelas bentuk penyeludupan agenda-agenda politik pemerintah di dalam dunia pendidikan dengan sangat jelas tanpa sembunyi-sembunyi," kata Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/3/2022).

Julian mengatakan, ada banyak narasi di media massa soal penolakan penambangan oleh warga Wadas.

Namun, narasi dipilih untuk menjadi soal adalah yang dianggap tidak berimbang.

"Soal itu seolah menggiring peserta didik bahwa yang pemerintah yang tengah membangun itu selalu benar, dan yang menghalang-halangi itu salah. Narasi yang disampaikan kan begitu, seharusnya berbagai paham disampaikan, kebebasan berpikir harus dijamin," ujarnya.

Ditegaskan, pendidikan di tingkat daerah Provinsi Jateng dan Pemkab Purworejo sama saja telah mengingkari prinsip-prinsip demokrasi dan anti dengan gerakan-gerakan sipil yang telah banyak berkontribusi kepada negara ini.

Dari kasus ini, kata Julian, bisa dilihat penetrasi kepentingan di Wadas tidak hanya melalui sistem keamanan dan penegakan hukum tapi juga melalui dunia pendidikan.

"Jadi sekali lagi kami mengecam tindakan pemerintah daerah yang sudah secara sistematis melakukan penetrasi melakui dunia pendidikan di Purworejo," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasit Diono membenarkan munculnya soal tersebut dalam TUC SMP.

Terkait reaksi yang muncul kemudian, pihaknya juga sudah melakukan klarifikasi.

Hasilnya, soal tersebut dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn dan sebenarnya tidak ada maksud menjurus SARA, dan tidak berpikir akan berdampak luas seperti ini.