Berita Nasional
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel: Tidak Ada Mafia Minyak Goreng
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebut, tak ada mafia minyak goreng. Menurutnya, yang ada hanyalah ketidaktepatan regulasi tata niaga.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebut, tak ada mafia minyak goreng. Menurutnya, yang ada hanyalah ketidaktepatan regulasi tata niaga.
“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi, sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan," katanya, melalui siaran pers, dikutip Kontan.id, Selasa (22/3/2022).
Gobel menuturkan, langka dan mahalnya harga minyak di Indonesia disebabkan karena masalah pengaturan dalam tata niaga dan kepemimpinan, manajerial, serta pendekatan pengelolaan minyak goreng.
Baca juga: Pemerintah Ditantang Buktikan Mafia Minyak Goreng, Tak Usah Diumumkan, Langsung Tangkap
Baca juga: Anggota DPR Sindir Mendag soal Mafia Minyak Goreng: Jangan Cuma Tebak-tebakan sama Emak-Emak
Baca juga: Pemerintah Rombak Kebijakan soal Minyak Goreng dari Perdagangan Berbasis Industri
Ia berujar, harus diakui bahwa para pembuat kebijakan melakukan kesalahan dalam mengatur regulasi. Di saat bersamaan, pengusaha berupaya mencari keuntungan.
“Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” ujarnya.
Gobel menyatakan, Kemendag seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya merupakan negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Oleh karenanya, hal itu dinilai hanya masalah hilir, dan bukan masalah hulu.
“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun, jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga (minyak) naik terus menyerah," ucapnya.
Untuk menyelesaikan kisruh minyak goreng itu, Gobel mengungkapkan, pemerintah bisa melibatkan pengusaha agar ikut bertanggungjawab.
Ia menyebut, persoalan pangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan tanpa melibatkan jajaran pemerintah lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM.
"Masalah pangan ini bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali, masalahnya bisa menjadi politis,” tandasnya. (Kompas.com/Tribun Jateng Cetak)
