Cak Imin Minta Posisi Menteri PKB Tak Diganggu, Persilakan PAN Masuk Kabinet 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini. 

Menurut isu yang beredar, PAN akan diberi jatah kursi menteri dan wakil menteri. Ini bukan kali pertama Jokowi dikabarkan akan merombak kabinetnya.

Sejak PAN menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021 lalu, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

Namun, hingga kini, partai berlambang matahari putih itu belum mendapatkan satu pun jabatan di pemerintahan. 

Ketum PKB Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin pun mengaku tak masalah jika presiden merombak kabinetnya untuk memasukkan kader PAN.

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB.

Ini untuk mencegah timbulnya konflik antarpartai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3).

Sementara itu, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, ada perasaan tidak rela dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah.

Ini nampak dari pernyataan Muhaimin yang mengaku tak mau kursi menteri milik partainya di Kabinet Indonesia Maju diganggu. 

"Sikap PKB terhadap isu reshuffle bisa diterjemahkan bentuk ketidakikhlasan PKB atas kemungkinan PAN masuk di kabinet," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/3). 

Muhaimin, kata Bawono, bisa jadi karena melihat rekam jejak PAN yang pada Pemilu 2019 lalu sama sekali tak berkeringat untuk memenangkan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

PAN kala itu merapat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Selain itu, menurut Bawono, tak heran jika Muhaimin mencemaskan kursi partainya di kabinet karena belum lama ini menteri asal PKB, Ida Fauziyah, menuai kontroversi.