Jokowi Ancam Reshuffle Menteri Senang Impor, Termasuk Pemerintah Daerah

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan kekesalannya pada instansi pemerintah yang lebih banyak membelanjakan anggaran untuk produk impor, ketimbang produk lokal. 

Ia mengatakan, saat kondisi ekonomi global sulit akibat pandemi, disrupsi teknologi, dan perang, salah satu cara ampuh meningkatkan ekonomi negara adalah membeli produk-produk lokal atau dalam negeri. 

Lewat pembelian itu, maka perekonomian masyarakat akan bergerak, lapangan kerja tercipta, dan seterusnya. Namun, Jokowi menyebut, justru yang dibeli oleh instansi adalah barang-barang impor, padahal anggaran pengadaan barang dan jasa sudah cukup besar.

Presiden Joko Widodo pun membuka opsi perombakan kabinet atau reshuffle bagi menteri yang tidak pro produk lokal.

Tak hanya mencopot menteri, Jokowi juga akan mengganti Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang senang impor.

"Saya sampaikan ke menteri BUMN tadi, udah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Jokowi saat memberi pengarahan soal aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, Jumat (25/3).

Kepala negara menegaskan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dan Dirut BUMN tidak boleh main-main dalam membelanjakan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Jokowi menyebut total anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai Rp1.481 triliun.

"Kayak gini gak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," tutur Jokowi sambil menggelengkan kepala.

Presiden memberi target agar 40 persen atau Rp400 triliun dari total anggaran tersebut bisa terealisasi pada Mei 2022.

Ia meyakini membeli produk lokal akan menimbulkan dampak luar biasa bagi produk domestik bruto (PDB) nasional.

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden, akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, sudahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Kementerian Nadiem Kena Sentil