BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu Cair Bulan Ini untuk 20,5 Juta Keluarga

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan pihaknya siap untuk merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu.

Kemensos, kata Harry, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pencairan dana BLT minyak goreng yang digabung pada bulan April.

Pemerintah sedianya akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan, yakni pada April, Mei, dan Juni 2022.

"Kalau waktu antara tanggal 4 sampai 21 April. Sekali cair Rp 300 ribu. Hitung-hitungannya April, Mei, Juni. Tapi kebijakan ditarik ke bulan April sekali salur jadi Rp300 ribu," tutur Harry di Kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Selasa (5/4).

Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Rinciannya, sebanyak 18,8 juta berasal dari KPM BPNT dan 1,85 juta dari KPM PKH.

KPM BPNT adalah warga miskin yang merupakan pemegang KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial). Harry mengungkapkan penyaluran BLT minyak goreng bakal digabungkan dengan penyaluran BPNT dan PKH.

"Sembako BPNT nanti disatukan BLT minyak goreng termasuk PKH juga. Ritmenya seperti itu," ujar Harry.

Terkait penggunaan BLT minyak goreng, Harry mengatakan masyarakat boleh menggunakannya untuk kebutuhan pangan lain. "Kompensasinya sebenarnya bansos pangan. Ini BLT minyak goreng, tapi penggunaannya untuk pangan tidak berarti penggunaannya harus jadi minyak goreng. Tergantung kebutuhan warga," pungkas Harry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya pangan dan energi, serta kenaikan inflasi.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menilai sejumlah program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

"Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal," ujar Airlangga.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk 3 bulan atau Rp100.000 per bulan.

"Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bantuan sebesar Rp1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun. "Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima)," katanya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk.

Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.

"Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati USD1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," pungkasnya.

Tekan Kelangkaan

Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dinilai bisa menekan kelangkaan. Munculnya kebijakan BLT dan pencabutan subsidi minyak goreng curah dinilai akan mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

"Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah.

Menurutnya, kebijakan BLT adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya harga minyak goreng.

Hal ini berdampak besar terhadap kelompok masyarakat bawah.

Menurutnya, kebijakan BLT ini menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu subsidi minyak goreng curah. Subsidi ini, kata dia, justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan.

Selain BLT minyak goreng, Piter berharap bantuan lain dari pemerintah pun bisa tepat sasaran.

"Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno merespons soal ramai kritikan program pemerintahan Presiden Jokowi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng dan BLT. Dimana, banyak pihak yang kembali mempertanyakan konsistensi Presiden Jokowi yang pernah mengkritik program BLT di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hendrawan mengatakan, bahwa BLT yang dijalankan oleh pemerintah saat ini harus dipahami sebagai jalan keluar sementara.

"BLT harus dipahami sebagai solusi sementara," kata Hendrawan.(Tribun Network/den/fik/wly/Tribun Jateng Cetak)