Pemkot Pekalongan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Turunkan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot kini tengah fokus melakukan pemulihan ekonomi dan turunkan angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19 dua tahun ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 di Ruang Amarta Sekda Kota Pekalongan, Senin (18/4/2022).

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dalam sambutannya mengatakan, selama pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Kota Batik naik.

Namun di sisi lain, ekonomi Kota Pekalongan tumbuh sebesar 3,59 persen, tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,02 persen menjadi 6,89 persen.

"Kalau di Pekalongan, angka kemiskinan selalu turun, ini melihat fakta di lapangan. Tetapi kenapa angka kemiskinan naik," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Senin (18/6/2022).

Aaf, panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan, mengungkapkan, angka kemiskinan naik tapi ternyata pusat perbelanjaan semua ramai. Ternyata masih ada kesenjangan sosial di Kota Pekalongan.

"Kita pecahkan masalah dan cari jalan keluarnya. Banyaknya warga Kota Pekalongan yang kesulitan karena dampak bencana banjir rob, mereka tak dapat meninggikan rumah. Adanya pandemi ini bahkan banyak yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan," imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, salah satu solusi yaitu masyarakat diberi pelatihan yang tepat baik untuk sektor UMKM atau industri rumahan.

Di samping itu juga, bekal pemasaran dan kemudahan perizinan diberikan, serta akses bantuan pinjaman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin STP selaku Ketua TKPK Kota Pekalongan menjelaskan, perlu adanya sinergitas banyak pihak untuk mendorong turunnya angka kemiskinan.

"Mungkin angka pengangguran terbuka menurun, namun penghasilan mereka kemungkinan banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Salahuddin mendorong pihak swasta turut memberikan gaji minimal UMK Kota Pekalongan, sehingga pekerjanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Dari Pemerintah Kota Pekalongan memberi contoh, bahwa untuk para tenaga kegiatan pun minimal digaji sesuai UMK," tambahnya. (*)