Waspadai Tahun Politik, Jawa Tengah Masuk Zona Merah untuk Potensi Radikalisme

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perbincangan soal Pemilu 2024 kian menghangat seiring isu yang digulirkan sejumlah pihak agar Pemilu 2024 ditunda.

Namun, kini gelombang protes bermunculan menyuarakan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai jadwal. Tak terkecuali di Jawa Tengah.

Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa juga ikut menyuarakan ketidaksetujuannya kalau Pemilu 2024 ditunda.

Nah, untuk mengawal agar Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai harapan, peran media massa sangat dibutuhkan. 

"Saya yakin media media massa, terutama teman teman wartawan televisi ini, sangat penting untuk mengawal Jawa Tengah, dalam konteks pemberitaan.

Saya yakin nanti orang akan jenuh kepada media sosial dan akan kembali ke media mainstrem.

Nah ini yang harus disiapkan forum-forum semacam ini menjadi penting karena kunci Jateng bisa dikawal bersama-sama dengan pertemuan-pertemuan dan komunikasi semacam ini," ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Fuad Hidayat, SSos, MSi, di acara Diskusi "Menuju Pemilu 2024 yang Kondusif", di Kantor Kesbangpol Jateng Jl Ahmad Yani, Kota Semarang, Kamis (21/4/2022).

Fuad juga mengingatkan, menurut hasil survey BIN Jawa Tengah ini masuk zona merah untuk potensi radikalisme, data BIN mengungkapkan ada 218 eks napiter (napi terorisme) di Jateng, 83 masih aktif.

Kemudian menurut Kesbangpol ada 213 eks napiter, menurut Kodam ada 207 eks napiter. Dan ini potensi yang sangat luar biasa, mana kala ditarik isu SARA pada kondisi yang baik-baik saja menjelang kontestasi Pemilu kemudian politik identitasnya muncul.

"Anggaran untuk Pilgub itu luar biasa besar, KPU itu rekapnya hampir Rp2,4 triliun.

Provinsi dan kabupaten/kota nanti akan sharing antara APBD Provinsi dengan APBD kabupaten/kota. Kita Sementara baru menabung diangka Rp900 miliar," katanya, dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Jateng bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Pemprov Jateng, ini.

Dalam kesempatan itu, ada pula pembicara lainnya, Dekan FEB Undip Prof Dr Suharnomo, Ketua IJTI Jawa Tengah Dr Teguh Hadi Prayitno, dan keynote speaker Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin, SH, MH.

Prof Suharnomo menyampaikan saat ini ada fenomena global yakni ditandai dengan adanya penolakan terhadap sumber-sumber resmi informasi.

"Sumber resmi informasi kalau disini bisa Kesbangpol, bisa kampus.

Kenapa timbul penolakan itu, karena kadang kala sumber resmi itu lama sekali mengeluarkan rilisnya.