Berita Sukoharjo

Bupati Etik Suryani Sampaikan Empat Raperda Non APBD ke DPRD Sukoharjo

Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ke DPRD untuk dibahas.

Dok Pemkab Sukoharjo
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan draft empat raperda pada Ketua DPRD, Wawan Pribadi, Senin (25/4/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ke DPRD untuk dibahas.

Nota pengantar empat Raperda tersebut disampakan Bupati dalam Rapat Paripurna, Senin (25/4/2022) kemarin.

Empat raperda tersebut masing-masing yakni tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Peenyertaan Modal Pemda, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Etik menyampaikan, terkait bangunan gedung sebelumnya, untuk membangun maupun mengubah suatu bangunan, pemilik bangunan harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Pemda.

Namun, sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung IMB Resmi diganti menjadi PBG.

“Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemda dalam melakukan pungutan pada subjek retribusi PBG, sehingga dapat mendorogn Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Etik menuturkan, untuk Raperda Tenaga Kerja Asing (TKA), perkembangan ekonomi dunia dan pergerakan globalisasi terus mendorong investasi yang diikuti dengan pergerakan TKA.

Dengan Raperda TKA diharapkan dapat memberikan implikasi pada persentase PAD yang akan berpengaruh pada target pendapatan daerah dan APBN melalui pungutan retribusi.

Sedangkan Raperda tentang Penyertaan Modal diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMD dalam perkembangan ekonomi daerah yang semakin terbuka dan kompetititf, serta dapat menjadi motor penggerak perekonomian.

“Untuk Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harapannya dapat mewujudkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan serta mampu memberikan peluang mendorong dan mweujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, menyampaikan empat raperda yang diajukan Bupati tersebut akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus). 

Rencananya, pembahasan akan dimulai pada 9 Mei 2022 mendatang. (*)

 

Baca juga: Harga Daging Ayam di Pasar Kendal Tembus Rp 40.000/Kg, Masyarakat Khawatir Lonjakan Tak di Lebaran

Baca juga: Berkah Ramadhan, 419 ASN di Demak Naik Pangkat

Baca juga: Harga Ayam Potong di Pasar Trayeman Slawi Mulai Merangkak Naik, Saat Ini Rp 46 Ribu per Kilogram

Baca juga: Ganjar Ingatkan Pengelola Rest Area Soal Tertib Prokes dan Kualitas

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved