Wabah PMK pada Sapi, Pakar Peternakan Unsoed Sarankan Kurban dengan Domba dan Kambing

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi dikhawatirkan mengganggu pasokan hewan kurban saat Idul Adha nanti. 

"PMK sebagian besar masih sapi potong, untuk alternatif hewan kurban lain ada domba, kambing, kalau ketersediaan sapi potong berkurang," ujar Prof. Akhmad Sodiq, yang merupakan pakar peternakan, yang juga sekaligus rektor, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). 

Ia menyarakan agar masyarakat menggunakan hewan ternak lain saat berkurban. 

Ia mengatakan Jawa Timur merupakan sentra sapi potong di Indonesia. 

Akan tetapi, saat ini terdapat empat wilayah di Jatim yang terjangkit wabah ini yaitu Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto. 

"Adanya PMK idealnya diberlakukan wilayah-wilayah tersebut diberlakukan lockdown yakni sapi-sapinya tidak boleh keluar," katanya. 

Kemudian untuk kehati-hatian, hewan ternak dari Bali, NTB, dan NTT jangan melintasi wilayah tersebut untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus PMK yang semakin luas. 

Bila ini terjadi, produktivitas sapi di Indonesia akan turun, dan populasi sapi akan berkurang. 

Di sisi lain, saat sapi tidak bisa keluar, akan berakibat pada pasokan daging di sentra konsumen. 

"Artinya sapi-sapi di wilayah sentra konsumen Jabodetabek pasokannya akan berkurang, jadinya harga meningkat," imbuhnya. 

Kebijakan Pemerintah saat ini yang memberlakukan pemeriksaan ternak sapi di wilayah masing-masing dan mencegah masuknya ternak dari wilayah terindikasi PMK dinilai cukup efektif. 

Pembatasan dari wilayah cukup efektif antisipasi, karena memulihkan wabah PMK kalau sudah menyebar itu perlu waktu yang panjang.

Dari sisi peternak itu perlu ada perbaikan di manajemen dan biosecurity, ternak yang sehat akan sulit terjangkit PMK. 

Ia menuturkan saat ini pasokan sapi di Indonesia memang belum mencukupi. 

Apabila akan mengimpor, pemerintah perlu lebih berhati-hati dengan mengecek wilayah asal sapi, terutama apakah ada kasus PMK atau tidak. 

Seperti impor kerbau dari India, Pemerintah perlu mengecek wilayah-wilayah asal kerbau tersebut. 

Sementara kalau tidak ada impor, kebutuhan sapi di Indonesia belum bisa dipenuhi.

"Kalau kemudian ada impor dan sebagainya, jadi harus lebih berhati-hati," imbuhnya. (*)