Berita Karanganyar

Dispermasdes Karanganyar Dorong Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Wisata, Begini Caranya

Hingga saat ini ada sekira 25 persen dari 29 desa wisata yang telah membuat Peraturan Desa (Perdes) kaitannya pengelolaan desa wisata.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Halal Bihalal dan Pengarahan Dalam Pelaksanaan Identifikasi Analisis Potensi Desa Wisata di Kembang Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, Selasa (24/5/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dispermasdes Kabupaten Karanganyar mendorong pengelola desa wisata supaya memperkuat kelembagaan dan tata kelola. 

Hal itu disampaikan Kepala Dispermasdes Kabupaten Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto saat memberikan pengarahan dalam Halal Bihalal dan Pengarahan Dalam Pelaksanaan Identifikasi Analisis Potensi Desa Wisata di Kembang Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Selasa (24/5/2022). 

Baca juga: Update DBD di Karanganyar, Kasus Menurun Tapi Angka Kematian Meningkat, Ini Data Rincinya

Baca juga: Menpan RB Tinjau MPP Karanganyar, Apresiasi Upaya Dari Pemda Tingkatkan Pelayanan

Baca juga: Calon Haji Asal Karanganyar Berangkat Pertengahan Juni 2022, Tahun Ini Ada 419 Orang

Baca juga: Satlantas Polres Karanganyar Galakkan Ramp Check Angkutan Umum, Antisipasi Kecelakaan Lalin

Sundoro menyampaikan, ada beberapa narasumber dari dinas terkait seperti Disparpora serta tenaga pendamping yang dihadirkan untuk memberikan sosialisasi bagaimana pengembangan sekaligus identifikasi serta pemetaan potensi.

Dia berharap, ke depannya desa wisata dapat dikelola secara terorganisir. 

"Kami hadirkan tenaga pendamping itu berhubungan bagaimana tata kelola yang baik."

"Bagaimana proses merintis mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan secara normatif."

"Misal harus dengan Mudes, Perdes, dan sebagainya."

"Termasuk tata kelola bagaimana unit pengelolaan nanti dibawa ke mana, BUMdes atau ke mana," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (24/5/2022). 

Dia menuturkan, hingga saat ini ada sekira 25 persen dari 29 desa wisata yang telah membuat Peraturan Desa (Perdes) kaitannya pengelolaan desa wisata.

Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk memperkuat kelembagaannya serta tata kelola desa wisata selain pengembangan potensi wisata dengan menggandeng Disparpora Kabupaten Karanganyar

Kabid Destinasi Wisata Disparpora Kabupaten Karanganyar, Teguh Haryono mengatakan, pihaknya telah memiliki paguyuban serta forum pengelola desa wisata.

Pihaknya juga akan mendorong para pengelola desa wisata untuk memperkuat kelembagaannya tanpa mengesampingkan pengembang potensi wisata di masing-masing desa wisata

"Agar teman-teman belajar ke desa lain yang aspek legalitasnya sudah bagus," terangnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (24/5/2022). 

Di sisi lain pihaknya menyiapkan beberapa langkah dalam pendampingan desa wisata mulai dari kelembagaan, penguatan SDM sehingga masyarakat sekitar juga dapat menjadi pendukung pariwisata. 

Selain itu pihaknya juga berharap ada sinergitas antara desa wisata dengan industri wisata.

Menurutnya, itu dapat mendorong pengembangan desa wisata disamping mengenalkan kepada masyarakat adanya desa wisata

"Contoh objek wisata di Tawangmangu itu nanti bersinergi dengan desa wisata di sekitarnya."

"Desa wisata itu reklamenya bisa dipasang di objek wisata."

"Misal saat di Lawu Park, oh ternyata ada Desa Wisata Sewu Kembang (Nglurah Tawangmangu)," jelasnya. (*)

Baca juga: Kinerja Pejabat Eselon II Pemkab Kudus Mulai Dievaluasi, Bagaimana Kalau Belum Penuhi Target?

Baca juga: Alhamdulillah, Bupati Dico Pastikan 1.572 PPPK Guru Kendal Sudah Terima SK Bulan Depan

Baca juga: Area Tambak Bandeng Tersapu Rob di Pati, Tanggul Jebol 50 Meter, Warga Merugi Miliaran Rupiah

Baca juga: Pemkot Semarang Alokasikan Bantuan Pendidikan Rp 27,8 Miliar, Sekolah Swasta Gratis hingga Beasiswa

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved