Berita Ekonomi
Jokowi Janji Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14 Ribu Dalam 2 Minggu: Kunci dan Solusinya Sudah Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa pemerintah saat ini sudah menemukan titik terang penyebab sekaligus solusi atas mahalnya harga minyak
lihat foto
TRIBUJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa pemerintah saat ini sudah menemukan titik terang penyebab sekaligus solusi atas mahalnya harga minyak goreng sejak beberapa bulan terakhir.
Kata Jokowi, harga minyak goreng untuk kemasan curah akan turun hingga Rp 14.000 per liter dalam kurun waktu paling cepat satu minggu ke depan, dan paling lama akan turun di harga tersebut dalam kurun 2 pekan ke depan.
“Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp 14.000 (per liter),” ujar Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Kasus Sejoli Dibuang ke Serayu, Kuasa Hukum Kolonel Priyanto Pertanyakan Pasir Halus di Tenggorokan
Baca juga: Viral Kisah Oknum Polisi Polda Metro Jaya Selingkuh dengan Polwan, Kini Dipecat dan Turun Jabatan
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air.
“Tadi saya cek di Pasar Muntilan (Magelang), saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa per liter Rp 14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu,” katanya.
Meski menjanjikan harga minyak goreng curah akan turun di Rp 14.000 per liter, Jokowi sama sekali tidak menyinggung apakah pemerintah akan berupaya menurunkan harga minyak goreng kemasan yang saat ini di pasaran dijual di kisaran harga Rp 25.000 per liter.
Luhut turun tangan
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pendistribusian minyak goreng hanya membantu pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng.
"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin," ujar Oke.
"Bukan hanya pak Luhut tapi Erick Thohir juga turun tangan. Pak Luhut berpengalaman di PPKM lewat PeduliLindungi, pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," sambung Oke.
Sementara itu Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pihaknya hanya membantu dalam penanganan persoalan minyak goreng di dalam negeri.
“Kita bantu-bantu saja. Tunggu saja itu. Tunggu saja ya,” kata Seto singkat.
Seto juga memastikan, koordinasi untuk penanganan masalah minyak goreng tidak berubah alias tak dialihkan ke Luhut.
“(Koordinasi) sama kok sama, enggak ada yang berubah. Enggak ada ambil alih,” ujar Seto.
Sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022. Satu setengah bulan kebijakan berjalan, pemerintah kemudian mencabutnya.
