Berita Cilacap
Wabup Syamsul Minta UMKM di Cilacap Manfaatkan Platform Digital dan Jauhi Pinjol
Di era digital, transaksi keuangan bisa dilakukan kapan pun melalui ponsel.
Penulis: Pingky Setiyo Anggraeni | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Di era digital seperti sekarang, transaksi keuangan bisa dilakukan kapan pun melalui ponsel tanpa harus bertatap muka.
Maka dari itu, diharapkan masyarakat dan UMKM di Cilacap dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan dan pembayaran meski berada di luar daerah.
Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang saat itu mewakili Bupati Cilacap menjelaskan hal terdebut dalam Rapat Koordinasi Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Adapun Rapat Koordinasi digelar di Ruang Rapat Jalabumi, Selasa (7/6/2022).
Dalam sambutannya, Syamsul berharap agar pelaku UMKM dapat mulai mendigitalisasikan usahanya dan mau membuka pembayaran secara online.
“Pelaku UMKM bisa memulai dengan membuka toko online dan menerima pembayaran secara digital. Sehingga masyarakat Cilacap yang berada di luar daerah masih bisa mengakses produk dan melakukan transaksi secara online,” jelas Syamsul sebagaimana dalam rilis. (10/6/202).
Harapan ini sejalan dengan arah dan strategi TPAKD Cilacap di tahun 2022 yaitu “Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Digital”.
Adapun arah dan strategi itu meliputi digitalisasi pembukaan rekening baru bagi masyarakat di pedesaan melalui program Laku Pandai, penguatan UMKM melalui penyediaan QRIS sebagai alternatif pembayaran serta pemanfaatan platform digital dalam pemasaran serta pengembangan Desa Wisata berbasis digital.
Selain digitalisasi keuangan, Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin masyarakat terutama pelaku UMKM tidak lagi melakukan pinjaman secara online.
“TPAKD diharapkan bisa menyosialisasikan tentang bahayanya pinjaman online. Meski mudah dan cepat, pinjol ini selalu berakhir dengan menjerat peminjamnya," kata Syamsul.
Maka dari itu, ia mengarahkan UMKM agar bisa diajak untuk bergabung dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau dikenalkan dengan lembaga keuangan resmi yang aman dan terdaftar di OJK.
Dengan ini diharapkan perekonomian di Cilacap dapat bangkit dan membantu program Bangga Mbangun Desa.
“Intinya kan, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan aman untuk masyarakat. Dan yang terpenting perekonomian juga ikut bangkit,” tutur Syamsul.
Rakor TPAKD Cilacap tahun 2022 dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sumbowo dan diikuti oleh anggota TPAKD Cilacap seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan OPD terkait.
Rakor kali ini menetapkan Program Kerja TPAKD di tahun 2022 serta mengevaluasi program kerja di tahun 2021. (*)