BPPKAD Kudus Tertibkan Reklame yang Tidak Membayar Pajak

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menerjunkan Tim Satgas Pajak Daerah untuk menertibkan reklame.

Penulis: raka f pujangga | Editor: Daniel Ari Purnomo
istimewa
Tim Satgas Pajak Daerah dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, tengah menertibkan reklame yang tak berizin. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus menerjunkan Tim Satgas Pajak Daerah untuk menertibkan reklame yang tak berizin.

Kabid Pendapatan Daerah BPPKAD Kudus, Famny Dwi Arfana memimpin Satgas Pajak Daerah dalam pembersihan atau razia reklame, Rabu (8/6/2022). 

"Kami Tim Satgas Pajak Daerah dari BPPKAD bersama Tim Yustisi melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan belum membayar pajak. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2010 tentang pajak reklame. Kami juga lakukan pengambilan maupun pemasangan stiker belum lunas pajak bagi reklame bermasalah," kata Famny. 

Bersinergi bersama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dirinya melaksanakan penyisiran sekaligus pembersihan media promosi yang tak berijin maupun yang telah habis masa perijinanya. 

"Terdiri dari DPMPTSP, PKPLH, PUPR, Satpol PP, Kominfo, dan Pihak swasta selalu bersinergi dan akan melaksanakan secara rutin. Hari ini sasaranya mulai sepanjang Jl. Sunan Muria, Jl. Sosrokartono, hingga Jl. Kudus - Colo," jelasnya. 

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, pihaknya menjelaskan upaya yang dilakukan semata untuk menegakkan Perda yang ada. 

Dia menambahkan pajak yang didapatkan akan dikembalikan lagi pada masyarakat melalui pembangunan. 

"Sesuai Perda tentang pajak reklame, Setiap usaha yang melakukan promosi dengan cara pemasangan baner, media, neon box, baliho atau sejenisnya termasuk perbuatan  yang bertujuan mengenalkan suatu produk, menganjurkan, menarik perhatian umum baik barang, jasa, orang atau usaha dikenai pajak reklame. Hal tersebut sesuai aturan yang ada dan hasilnya juga dikembalikan lagi untuk pembangunan di Kabupaten Kudus," imbuhnya. 

Dia berharap, kesadaran para pelaku usaha atau wajib pajak reklame agar taat membayarkan pajak sesuai amanat undang-undang. 

"Untuk itu kami imbau masyarakat agar tertib pajak. Media promosi berijin maupun tidak dapat diketahui dengan tanda stiker yang dikeluarkan BPPKAD," ungkapnya. 

Dia pun menegaskan, meski telah berijin, pemasangan media promosi juga harus sesuai dengan aturan yang ditentukan sesuai ketertiban, keindahan, kebersihan (K3). 

"Meskipun media promosi telah berijin, tapi tak sesuai dengan K3 tetap akan kami tertibkan," tandasnya. 

Karyawan toko, Rizal mengaku, tidak mengetahui tentang penertiban media promosi ditempatnya bekerja. Dia hanya pasrah ketika toko yang dijaga harus ditertibkan petugas akibat tak membayar pajak reklame. 

"Kita ndak tau menau masalah perizinanya, itu semua dari atasan. Kami hanya pekerja. Setau saya memang sudah pernah diberikan surat pemberitahuan mengenai pajak reklame, namun kelanjutanya kita tak pernah tau," ucapnya. (adv)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved