Berita Cilacap
Apresiasi Keberhasilan Pemkab Cilacap Pertahankan WTP, DPRD Juga Beri Catatan
Segenap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap berikan apresiasi kepada Pemkab Cilacap.
Penulis: Pingky Setiyo Anggraeni | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Segenap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap berikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap atas keberhasilan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.
“Pencapaian WTP selama enam tahun berturut-turut dari BPK RI merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan dan perlu dipertahankan,” kata Yayan Rusyawan Efendi selaku juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya sebagaimana dalam rilis. Rabu (15/6/2022).
Selain itu, pencapaian Pendapatan Daerah sebesar Rp 3,33 triliun melebihi target anggaran 2021 sebesar Rp 3,23 triliun patut diapresiasi sebagai sebuah sinyal positif pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dalam pemulihan ekonomi selama dan paska pandemi Covid 19.
Namun ada beberapa catatan dari pihak legislatif, yaitu agar pelaksanaan penggunaan anggaran dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Cilacap.
Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap pada Senin (13/6/2022).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sindi Syakir, Syaiful Musta’in, dan Purwati.
Rapat mengagendakan Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Cilacap Tatto S.Pamuji bersama Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kepada Dinas Kesehatan bahwa banyak anggaran yang dibutuhkan masyarakat, akan tetapi capaiannya masih sangat rendah.
Adapun program pembangunan fasilitas kesehatan hanya terealisasi sebesar 1,96 %.
Selain itu anggaran pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang tergolong besar tetapi hanya tercapai 53,1