Satu Tahun Kepemimpinan, Ini Kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Pekalongan Riswadi genap satu tahun memimpin Kota Santri.

Fadia Arafiq dan Riswadi dilantik menjadi Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, periode 2021-2026 di Semarang, Minggu (27/6/2021).

Dalam perjalanannya, pihaknya

bersama wakilnya berupaya menyelesaikan fokus permasalahan di Kabupaten Pekalongan, di antaranya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Kaitannya dengan refleksi dengan satu tahun kepemimpinan, data bersama pak Riswadi akan menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Pekalongan, seperti, perbaikan jalan, kesehatan, dan pendidikan," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kepada Tribunjateng.com, Senin (20/6/2022).

Menurutnya, pekerjaan rumah Kabupaten Pekalongan itu yaitu infrastruktur jalan. Masih banyak di Kota Santri banyak yang rusak.

Fadia juga berjanji akan segera memperbaiki jalan yang rusak, namun pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bersabar.

"Saya meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Karena jalan di Pekalongan ini banyak sekali yang rusak, jadi tidak mungkin serentak untuk perbaikannya. Dengan uang yang ada harus saya bagi-bagi."

"Jadi masyarakat diminta untuk sabar terlebih dahulu. Kalau itu selagi jalan milik Kabupaten Pekalongan, saya siap bertanggung jawab untuk memperbaiki dan selagi ada uangnya, segera saya kerjakan," ujarnya.

Pelantun lagu dangdut Cik Cik Bum Bum tersebut, mengungkapkan di dalam visi misi Fadia-Riswadi (DADI) ada tiga program unggulan yaitu pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Banyaknya pekerjaan rumah, pada aspek infrastruktur tersebut menjadi titik beratkan. Pihaknya berusaha terus menaikkan pengganggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Alhamdulillah, untuk kesehatan gratis sudah hampir 10.000 masyarakat sudah memanfaatkan program berobat gratis hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP)."

"Dari yang melahirkan hingga yang dirawat. Penunggu orang sakit juga kami berikan subsidi untuk mereka. Diinfrastruktur tahun 2021 sudah dianggarkan Rp 55,6 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 138,3 miliar, dan tahun 2023 akan terus ditingkatkan," imbuhnya.

Kemudian untuk pendidikan, pakaian seragam sekolah untuk pelajar yang tidak mampu sudah disiapkan.

"Dan semua program tersebut sudah berjalan dengan baik, tinggal kita perbaiki lagi," ucapnya.

Pihaknya berharap, di satu tahun kepemimpinannya progam yang belum terlaksana, semoga terlaksana semua.

"Kendala-kendala apa dan program-program akan saya perbaiki, dan saya akan memberikan apapun terabaik untuk Kabupaten Pekalongan," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kadindik Kabupaten Pekalongan Edy Herijanto mengatakan, progam sekolah gratis saat ini progres masih berjalan.

"Kebijakan tahun ini masih bisa sampai SD, SMP yang negeri. Kita belum bisa sampai ke yang SMA, SMP swasta," katanya.

Memang, pelaksanaan visi misi bupati dan wakil bupati Pekalongan yang utama yaitu melaksanakan sekolah gratis.

"Sekolah gratis sudah berjalan, bahkan warga yang miskin atau kurang mampu diutamakan dan diprioritaskan mendapatkan program gratis ini," imbuhnya.

Kemudian, untuk mendukung sekolah gratis ini bupati menganggarkan siswa yang tidak mampu dengan bantuan seragam, untuk peserta didik yang baru bagi yang kurang mampu dan ini gratis.

"Anggaran seragam sekolah sekitar Rp 2,7 miliar untuk SD dan SMP. Bantuan seragam ini jadi diserahkan ke sekolah. Anggaran baju gratis ini, akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru ini," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan anggaran untuk membantu anak yang tidak mampu untuk seragam SD dan SMP itu ada 14.772 siswa. Selain itu, pihaknya juga mempunyai program kudu sekolah, ini untuk menunjang agar anak-anak yang tidak sekolah.

Edy menjelaskan, aplikasi kudu sekolah merupakan salah satu bentuk inovasi Kabupaten Pekalongan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan semua anak usia sekolah di Kabupaten Pekalongan.

"Aplikasi kudu sekolah merupakan inovasi pelayanan publik dari Pemkab Pekalongan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan semua anak usia sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat mengenyam pendidikan sebaik mungkin," jelasnya.

Selanjutnya, untuk program prioritas di bidang kesehatan seperti yang sudah disampaikan Bupati, itu adalah program bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setyawan Dwiantoro mengatakan, program bantuan kesehatan itu tertuang dalam Perbup nomor 68 tahun 2021. Program ini berlaku di tiga rumah sakit milik Pemkab Pekalongan yang untuk rujukan.

"Di fasilitas kesehatan lain juga berlaku, yakni di semua puskesmas. Hanya dengan cukup menunjukan KTP. Program ini khusus untuk warga Kabuapaten Pekalongab," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setyawan Dwiantoro.

Menurutnya, keuntungan masyarakat dengan adanya program ini yakni, mudah dalam urusan administrasi karena hanya dengan KTP.

Lalu, program ini tidak ada batasan untuk jenis layanannya. Jadi bisa untuk rawat jalan, rawat Inap, persalinan, sampai tindakan operasi.

"Bisa langsung dilayani, karena tidak butuh biaya lain-lain. Kemudian bisa dilayani dengan cepat."

"Batasannya hanya pada besaran nominal biayanya. Yakni untuk operasi, itu maksimal Rp 15 juta. Untuk rawat inap Rp 7,5 juta dengan asumsi tiga hari sehat," ujarnya.

Pihaknya menjamin puskesmas dan rumah sakit akan melayani dengan baik. Tidak membedakan pasien reguler dan pasien yang menggunakan program ini. Jadi meski gratis, akan dilayani dengan baik, sama dengan yang reguler.

Saat disinggung mengenai, berapa anggaran yang digunakan untuk program tersebut, Wawan panggilan akrabnya Kadinkes Kabupaten Pekalongan mengatakan, bahwa Pemkab Pekalongan menganggarkan sekitar Rp 54 miliar untuk program ini.

"Anggaran tersebut untuk tahun ini. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membayar premi BPJS, karena kami tidak bisa lepas dari itu. Anggaran itu cukup untuk satu tahun anggaran."

"Namanya program baru, tentu pelaksanaannya ada masalah. Tapi ini tidak krusial. Paling cuma masalah pelayanan yang tersendat-sendat karena ini hal baru. Contohnya mungkin saat pendaftaran, tahunya program umum, ternyata ikut yang program ini. Karena ini beda, mungkin itu yang harus kita sosialisasikan terus ke masyarakat bahwa seorang ada program itu, dan itu beda dengan yang umum. Karena itu Bupati rajin dan konsisten mensosialisasikan terus di tiap kesempatan," jelasnya.

Pihaknya berharap, karena ini program untuk masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan, maka yang sudah punya jaminan harus diteruskan. Jangan diputus dan ikut program ini. Karena ini berisiko.

Kemudian, program ini kan cakupannya terbatas, hanya bisa berlaku di RS milik Pemkab.

"Kalau jaminan diputus, nanti saat harus dirujuk ke RS swasta malah gak bisa. Jadi yang sudah punya jaminan kesehatan, tidak usah ikut program ini."

"Program ini hanya berlaku di kelas III . Toh kan di Rumah Sakit itu kelas 1,2,3 pelayanannya sama. Yang membedakan hanya fasilitas kamarnya. Dokter yang melayani juga sama," katanya.

Wawan menambahkan, program yang bagus ini mempunyai daya ungkit terhadap kebutuhan masyarakat.

Terbukti, dalam tiga bulan saja dari Februari-April sudah ada 8.862 orang yang dilayani dengan program ini.

"Dengan rincian, rawat jalan ada 8.194 pasien, rawat inap 423 pasien, dan persalinan ada 245 pasien."

"Saya sebagai pelaksana perbup berharap, program ini berjalan dengan baik dan berlanjut ke tahun berikutnya karena ini sangat membantu," tambahnya. (*)