Berita Nasional
PBNU Tanggapi Kabar Bendahara Umum Mardani Maming Ditetapkan Jadi Tersangka KPK
Maming berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM - Mardani Maming, bendahara umum PBNU menjad sorotan karena dugaan korupsi yang menjeratnya.
Mardani Maming bahkan dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, sudah naik ke tahap penyidikan.
"Saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (20/6/2022), dilansir Tribunnews.com.
Baca juga: Aksi Penembakan Kembali Terjadi di Amerika, Remaja 15 Tahun Tewas dalam Konser di Washington DC
Baca juga: Google Resmi Berhenti Beroperasi di Rusia, Rekening Disita hingga Tak Mampu Bayar Gaji Karyawan
Dalam surat permohonan pelarangan ke luar negeri yang diajukan KPK kepada pihak Imigrasi Kemenkumham, disebutkan bahwa Maming sudah berstatus sebagai tersangka.
Maming berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Diberitahukan kepada Saudara bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2018," bunyi surat yang diterima Tribunnews.com.
Surat ini ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Merujuk pada surat tersebut, Maming ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Juni 2022.
Mengaku Belum Terima Surat Penetapan Tersangka KPK
Sementara itu, Mardani Maming mengaku belum menerima surat penetapan tersangka oleh KPK.
“Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK atas nama Bapak Mardani Haji Maming, surat keputusan, permintaan, dan/atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi,” ungkap kuasa hukum Mardani, Ahmad Irawan, dalam keterangan tertulis, Senin, dikutip dari Kompas.com.
Irawan pun mempertanyakan perihal status hukum kliennya yang telah diketahui publik lebih dulu.
“Kami tentu mempertanyakan kenapa hal tersebut lebih dahulu diketahui oleh publik dibanding Bapak Mardani selaku yang berkepentingan dengan keputusan tersebut,” lanjut dia.
Dicegah ke Luar Negeri
