Gerakan Satu OPD Satu Desa Dampingan, Solusi Lain Turunkan Angka Kemiskinan di Pati

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin memimpin rapat koordinasi penerapan Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan, Rabu (22/06/2022).

Bertempat di Ruang Joyokusumo Setda Kabupaten Pati, sejumlah Kepala OPD dan stakeholder hadir dalam rapat tersebut. 

Baca juga: Gandeng APPI, Universitas Safin Pati Segera Buka Kelas Khusus Atlet

Baca juga: Yudhi Ungkap Cara Penipu Mendapat Nomor m-Token BRI, Tabungan Rp 206,5 Juta Milik Warga Pati Dikuras

Dalam arahannya, Saiful Arifin yang juga merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengatakan, rapat koordinasi ini merupakan langkah yang penting dan strategis.

Dia menyebut, ini sebagai salah satu upaya untuk semakin meningkatkan sinergitas guna mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati.

"Ini adalah kerja, untuk penurunan kemiskinan dan anggap saja sebagai bakti kepada masyarakat."

"Sebuah ibadah untuk memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Pati tercinta ini," kata Saiful Arifin kepada Tribunjateng.com, Rabu (22/6/2022).

Saiful Arifin mengatakan, nantinya setiap perangkat daerah melakukan pendampingan desa untuk melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara sinkron mulai dari desa hingga ke tingkat kabupaten. 

Data yang valid dan sinkron tersebut nantinya dapat mempermudah pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di desa.

"Ini merupakan tugas bersama."

"Memang, penanganan kemiskinan di masing-masing desa ini berbeda."

"Nah, itulah maksud dan tujuan untuk sama-sama menyatukan visi."

"Kami akan lakukan dengan sepenuh hati dan kekuatan ini," kata pria yang akrab disapa Safin ini.

Baca juga: Buka Gerak Stunting Eks-Karesidenan Pati, Bupati Haryanto Yakin Penanganan Stunting Kian Maksimal

Baca juga: Alasan Bupati Pati Haryanto Belum Izinkan Jembatan Juwana Dibongkar

Pada 2022 ini, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada optimalisasi potensi di desa dampingan, memantapkan koordinasi antar stakeholder yang ada.

Selain itu juga mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibillity (CSR) serta memanfaatkan sumber pembiayaan Non-APBD.

"Pada 2021 sudah berdiskusi dan di tahun ini bagaimana mengimplementasikannya."

"Bagaimana menyejahterakan, sehingga peningkatan ekonomi di Kabupaten Pati ini bisa naik."

"Di sisi lain angka kemiskinan ini bisa turun," pungkas dia. (*)

Baca juga: Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Dicicil Loh, Program Rehab Solusinya, Begini Cara Pakainya

Baca juga: Lantik Kepala Sekolah SD dan SMP, Ini Pesan Bupati Fadia

Baca juga: Peduli UMKM, PLN Berikan Bantuan TJSL

Baca juga: Kemeriahan Sepakbola Api di Acara Sedekah Bumi Desa Kawak, Jepara