Percepatan Vaksin PMK, DPRD Kota Semarang Minta Pemkot Komunikasi Intensif dengan Pemprov dan Pusat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang mendorong percepatan vaksinasi pada hewan ternak untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang diminta melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Pemerintah Pusat terkait jatah vaksin PMK. 

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, saat ini jatah vaksin yang didapatkan Kota Semarang memang belum sebanding dengan jumlah populasi ternak yang ada.

Hal itu dimungkinkan karena masih menunggu produksi vaksin. Maka, Pemkot Semarang melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) harus berkomunikasi intensif dengan Pemprov Jateng supaya vaksin cepat diproduksi dan didistriusi.

Dia juga berharap Pemprov Jateng berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat karena produksi vaksin menjadi kewenangan pusat. 

"Kami memang meminta supaya ada percepatan vaksin. Pemerintah kota segera melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi agar vaksin bisa didapatkan," ucap Suharsono, Kamis (23/6/2022). 

Menurutnya, percepatan vaksinasi pada hewan ternak sangat diperlukan karena penyebaran PMK sangat cepat.

Bahkan, virus ini bisa dibawa oleh manusia. Jika tidak dilakukan percepatan vaksinasi, dikhawatirkan akan menyebabkan kematian yang tinggi.

Apalagi menjelang Hari Raya Iduladha, banyak masyarakat mencari hewan ternak dengan berkunjung dari lapak penjualan hewan ternak satu ke lapak lainnya. 

"Kandang yang sehat dikunjungi oleh orang, padahal sebelumnya berkunjung ke kandang yang tidak sehat. Itu penyebaran PMKnya sangat cepat," ujarnya. 

Politisi PKS tersebut melanjutkan, PMK ini sangat dikeluhkan para peternak karena masa inkubasinya ada yang sampai dua pekan.

Ini tentu sangat merugikan mereka karena tidak bisa mendapatkan hasil ternak. Misalnya, sapi perah yang biasanya bisa menghasilkan 10 liter hanya bisa mengeluarkan satu liter karena sakit. Secara tidak langsung, hal itu berdampak pada ekonomi masyarakat. 

"Maka, ini harus ada perhatian pemerintah untuk membantu para peternak. Selain vaksin, bantuan obat ataupun bantuan ekonomi kepada masyatakat diperlukan," tambahnya. 

Sembari menunggu vaksinasi, dia menyarankan, Pemerintah Kota Semarang bisa bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki keahlian pengobatan hewan ternak.

Mereka perli diajak untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. (*)