PPDB Jateng

Ganjar Evaluasi PPDB Jateng, Masih Banyak Kendala Terutama Terkait Zonasi

Gubernur Ganjar Pranowo terus mengevaluasi hasil pelaksanaan PPBD Jateng sebab masih banyak kendala yang muncul terutama terkait zonasi.

Penulis: hermawan Endra | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Hermawan Endra
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terus mengevaluasi hasil pelaksanaan PPBD Jateng sebab masih banyak kendala yang muncul terutama terkait zonasi. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) Jateng tahun ajaran 2022/2023 telah selesai.

Gubernur Ganjar Pranowo terus mengevaluasi hasil pelaksanaan PPBD Jateng sebab masih banyak kendala yang muncul terutama terkait zonasi.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri dan membuka acara Musyawarah Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, di MG Setos Hotel, Selasa (5/7). Ganjar mengatakan, siswa yang tidak lolos PPDB bisa mendaftar ke SMA/SMK swasta.

"Memang tidak bisa dipungkiri semua menginginkan SMA SMK tertentu yang mau dituju," ujarnya.

Salah satu hasil evaluasi, kata Ganjar, delapan siswa yang menurut laporan mengalami peretasan. Hal itu langsung diatasi dan saat ini para siswa tersebut lolos pada sekolah yang dituju.

"Saya minta dibetulin. Alhamdulillah beritanya sudah diperbaiki dan lolos semua. Ada plus minusnya," tegas Ganjar.

Mantan anggota DPR itu memastikan dirinya memantau langsung proses pelaksanaan PPDB.

Ombudsman RI, kata Ganjar, juga digandeng untuk mengawasi pelaksanaannya. Ganjar tak memungkiri ada kelemahan dalam sistem PPDB.

"Saya pantau sendiri. Dari PPDB selalu jadi evaluasi, sistem ini harus dilaksanakan, kelemahannya distribusi sekolah tidak merata," katanya.

Sebenarnya, lanjut Ganjar, ada banyak opsi yang dipilih di sistem PPDB. Selain zonasi, orangtua dan siswa bisa memanfaatkan pilihan jalur prestasi atau afirmasi.

"Syaratnya sudah sangat jelas," lanjut Ganjar.

Ganjar juga mengungkap banyak permintaan agar dibantu masuk ke SMA atau SMK tertentu. Ada yang meminta dengan baik, tapi tak sedikit pula yang marah.

"Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke publik adalah fairnessnya. Kita mau tidak berintegritas, mau tidak menggunakan sistem, mau nggak tidak kolusi, mau nggak tidak nepotisme, ternyata ada yang tidak mau," jelas dia.

Ganjar mengatakan, masih ada jalan untuk siswa yang tidak lolos PPDB. Misalnya dengan masuk ke SMA atau SMK swasta. Jika tidak mampu dengan alasan biaya mahal, ada beasiswa yang bisa digunakan.

"Kalau tidak diterima bisa di sekolah swasta. Biasanya alasan kan biaya. Ada beasiswa kok dan beberapa daerah dari sisi zona terlalu jauh karena sedikitnya sekolah sebenarnya bisa gunakan kelas virtual," jelas Ganjar

Solusi kelas virtual tersebut, kata Ganjar saat ini masih dimatangkan pelaksanaannya. Sebab menambah jumlah rombongan belajar tidak bisa diambil keputusan jangka pendek.

"Kelas virtual bisa dibuat dengan tambah rombel virtual, karena beberapa yang tidak diterima mengatakan 'wah tidak fair pak tambahi (rombel)', nambahin kan nggak bisa dadakan harus berproses. Sehingga model (kelas virtual) bisa dipakai," ujarnya. (wan/TRIBUN JATENG CETAK)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved