PPDB Tahun Depan Komisi E DPRD Jateng Harapkan Sosialisasi Lebih Dimaksimalkan 

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 sudah berakhir. Namun nampaknya PPDB 2022 kali ini masih mengalami beberapa persoalan dalam pelaksanaannya. 

PPDB tahun ini masih menjadi masalah di beberapa daerah, seperti jumlah kuota yang tidak memadai, atau belum meratanya persebaran sekolah dalam wilayah tertentu. 

Abdul Hamid Ketua Komisi E DPRD Jateng mengatakan salah satu permasalahan PPDB tahun ini karena belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. 

"Sosialisasi saya rasa kurang maksimal, sehingga mereka untuk mengakses secara langsung yang kategori blank spot itu sangat kesulitan," ungkapnya kepada Tribunjateng.com melalui sambungan telefon, Kamis (7/7/2022). 

Seperti diketahui PPDB sekarang terdapat 4 jalur yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, serta jalur prestasi. 

"Kalau sosialisasinya sudah merata sebenarnya bisa diotak-atik, dipindah mungkin dari zona pendaftarannya, masuk jalur prestasi. Ini yang perlu dievaluasi," jelasnya. 

Solusi permasalahan sistem PPDB sekarang seperti kelas virtual ataupun hybrid, dan pengadaan sekolah baru masih membutuhkan evaluasi yang matang. 

"Untuk kelas virtual butuh evaluasi seperti konsepnya seperti apa, efektif atau tidak harus butuh pengkajian ulang yang lebih lagi," ucapnya. 

Hal ini melihat pembelajaran daring saat pandemi, Hamid mengatakan menyerapan tidak sampai 50 persen dari kebutuhan siswa di Jawa Tengah. 

Sementara untuk pengembangan pada sekolah saat ini pemerintah memang baru menggratiskan pendidikan di Jawa Tengah hanya sampai tingkatan SMA negeri saja. 

"Anggaran kita belum mampu untuk dapat memback up sekolah swasta minimal kebutuhan-kebutuhan sampai mereka menggratiskan," kata Hamid

Menurutnya, solusi yang jelas yaitu menambahkan sekolah negeri di tingkat daerah-daerah yang kosong atau blank spot. 

"Ini menjadi bukti negara juga hadir langsung untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan," tambahnya. 

Sistem zonasi yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan nyatanya belum berhasil hingga sekarang. Anggapan dengan  sekolah favorit masih melekat di masyarakat. 

"Nyatanya 3 tahun ini kita belum berhasil dengan konsep zonasi. Orang tua pasti milih sekolah-sekolah yang favorit itu pasti. Mereka akan mengeluh sekolahnya kejauhan. Tetapi kalau sekolahnya kejauhan tapi ko favorit kayanya ko ngga akan mengeluh," jelasnya. 

Untuk menjadikan pemerataan pendidikan dibutuhkan pembenahan diberbagai pihak yang berkaitan. 

Secara sistem mulai dari pusat harus dapat meratakan kualitas tenaga pendidikan.

Tenaga pendidik berkualitas dapat dibentuk dengan managemen tata kelola yang ada disekolah, standarisasi, dan akreditasi benar-benar dijalankan sehingga memungkinkan pemerataan secara kualitas. 

Dari segi sarana prasarana atau fasilitas pendidikan juga harus diperhatikan baik itu sekolah negeri maupun swasta. 

"Yang negeri sudah besar jangan selalu dibantu. Untuk negeri yang masih membutuhkan bahkan swasta juga harus dimajukan. Diberikan sarana prasarana oleh pemerintah," tambahnya. 

Selain itu dinas pendidikan terkait juga harus memaksimalkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebelum PPDB dengan baik. 

"Mulai persyaratan jalur pendaftaran, tahapan-tahapan itu bisa dimaksimalkan. Artinya kalau sosialisasinya sudah lengkap merata, mungkin di sekolah-sekolah swasta SMP atau Mts prospek untuk mendaftar bisa dilancarkan dari prosesnya," imbuhnya.

Untuk masyarakat hal yang perlu diingat adalah bagaimana kita menunjukkan identitas pendidikan. Tidak adanya tindakan nepotisme. 

"Karena ukuran pendaftarannya sifatnya real time. Siapa yang mendaftar masuk data, di daftar tersebut muncul. Sehingga tidak ada kemungkinan manipulasi dalam PPDB," ujarnya. 

Sehinga kepercayaan itu paling ngga orang tua wali menjadi paham bahwa prioritas, dan kesempatan mendaftar nanti akan ada gambaran yang jelas. 

Untuk tahun depan Hamid menginginkan sosialisasi terkait PPDB lebih dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada orang tua. (*)