Bagaimana Bawaslu dan KPU Menjaga Demokrasi di Batang ? 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Indonesia tengah bersiap menggelar pesta demokrasi pada 2024.

Berbagai persiapan menuju Pemilu 2024 sedang dilakukan KPU maupun Bawaslu.

Kali ini Tribunjateng berkesempatan untuk berbincang- bincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Mahbrur dan Ketua KPU Kabupaten Batang Nur Tofan mengenai bagaimana Bawaslu dan KPU

menjaga demokrasi di Kabupaten Batang.

Kesibukan yang sedang dilakukan Bawaslu Batang ? 

Saat ini kami sedang sibuk menjaga demokrasi, karena tahapan pemilu 2024 sudah dimulai pada 14 Juni 2022 kemarin.

Kami sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan

Ketika tidak ada tahapan, kita lakukan pencegahan dengan kegiatan inovasi

Bawaslu bertanggung jawab sebagai badan publik memberikan pendidikan politik sejak dini misalnya dengan kegiatan forum warga, Bawaslu mengajar, dan melalui akun sosial media Bawaslu Batang.

Dengan sasaran kami adalah pemilih pemula, kegiatan inovasi Bawaslu mengajar kita gencarkan bergerak di 70an sekolah tak lain untuk mengkampanyekan pengawasan partisipatif, saat pandemi pun tetap dilakukan bekerjasama dengan pihak sekolah melakukan sosialisasi secara daring.

Kesibukan KPU menuju Pemilu 2024  

Sebagaimana diatur Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 167 ayat 4 setidaknya  ada 11 tahapan pelaksanaan pemilu yg akan kita laksanakan.

Seperti yang kita tau, tahapan sudah diluncurkan pada 14 Juni 2022 lalu.

11 tahapan itu diantaranya, (1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; (2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (4) Penetapan peserta pemilu; dan (5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Selanjutnya (6) Pencalonan Presiden/Wapres, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (7) Masa kampanye pemilu; (8) Masa tenang; (9) Pemungutan dan penghitungan suara; (10) Penetapan hasil pemilu; serta (11) Pengucapan sumpah/janji presiden/wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk tahapan verifikasi dan pendaftaran parpol saat ini kita sudah bersiap-siap, karena sejak 24 Juni aplikasi Sipol sudah mulai dibuka Parpol bisa akses dan input.

Kemudian nanti ada kegiatan penyusunan daerah pemilihan pada Oktober mendatang,.

Susunan Dapil tersebut dibutuhkan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)dengan menghitung jumlah penduduk kabupaten Batang.

Data terakhir hasil sensus 810 ribu sekian maka alokasi kursi di DPRD yaitu 45 kursi.

Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, ada coklit dilakukan Petarlih yang akan berkunjung ke rumah pemilih atau warga yang memenuhi syarat pemilih.

Salah satu upaya yang kami lakukan juga komunikasikan dengan Disdukcalil untuk perekaman pemilih pemula.

Untuk Pemilu 2024 ada yang beda dari Pemilu 2019 lalu, yang mempunyai kursi DPR RI hanya melampaui administrasi saja partai yang tidak punya kursi atau partai baru harus dilakukan dua verifikasi untuk cek kebenaran data berdasarkan yang dilampirkan.

Kami mempersiapkan diri dengan koordinasi bersama semua pihak baik dari Pemkab, TNI dan Polri.

Strategi pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu untuk Pemilu 2024? 

Strategi pengawasan kita, di setiap tahapan ada pemetaan kerawanan, misalnya saat ini yang sedang dilakukan yaitu data pemilih dengan memastikan NIK tidak invalid, Coklit petugas jangan sampai tidak dilakukan ke rumah-rumah.

Kemudian tahapan kampanye, strategi pemetaannya kami lakukan koordinasi dengan KPU maupun stakeholder  lainnya mulai dari Parpol ataupun peserta pemilu untuk menyamakan persepsi pencegahan.

Dalam pencegahan Bawaslu juga inovasi menggunakan program berbasis IT, sebagaimana yang sudah dilakukan di Pemilu 2019 kami gunakan aplikasi Gobawaslu.

Terkait pengawasan, sebagaimana catatan ada perubahan waktu yang beririsan di Pemilu 2024, dalam rekrutmen juga menjadi hal penting yaitu syarat kesehatan bisa dioptimalkan dengan penambahan adanya suplemen.

Jumlah Pemilih Kabupaten Batang, dan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019? 

Terkait pemilih di Pemilu 2019 berjumlah 612 476 pemilih. 

Untuk angka partisipasi 82,5 persen 515 204 pemilih, ada 107.262 yang tidak gunakan hak pilihnya atau 17,5 persen dari total pemilih.

Angka itu rata-rata nasional sudah standar suara tidak sah 40 ribuan lebih, kemudia pemikih yang coblos partai dan nama caleg 368.651 atau 82 persen dari total pemilih, masih ada 82.399 atau 18 persen pemilih hanya coblog parpol saja tidak calegnya.

Padahal semangatnya pemilih terbuka diharapkan coblos calegnya diperkuat  dengan putusan MK.

Strategi dalam partisipasi pemilih,  dengan sosialisasi yang digencarkan.

Kinerja Bawaslu hingga Tingkat Desa? 

Untuk kinerja Bawaslu sendiri secara fakta ada beberapa indikator, dan alhamdulillah tidak ada masalah atau pelanggaran kode etik.

Proses tahapan pengawasan bida terdokumen dengan baik, dan secara target tahapan bisa diselesaikan demhan maksimal.

Kinerja yang baik juga tentunya adanya proses pembinaan baik dari tingkat RI  hingga tingkat desa.

Apakah ada penambahan Dapil di Pemilu 2024?

Penataan Dapil mengacu pada 7 prinsip di antaranya 
1. Kesetaraan nilai suara
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional
3. Proporsionalitas
4. Integralitas Wilaya
5. Berada pada cakupan wilayah yang sama 
6. Kohesivitas
7. Kesinambungan.

Tetap semua melalui proses kita rancang minta masukan masyarakat dan  parpol selaku peserta pemilu 

Jumlah Pemilih Apakah ada Peningkatan dari Pemilu 2019?.

Dari Pemilu ke Pemilu angka pasti ada peningkatan karena ada penambahan penduduk, dari simulasi kita di Kabupaten Batang ada 660 ribu pemilih sehingga ada kenaikan di Pemilu 2024 sekitar  8 hingga 9 persen.

Adakah Saran dan Masukan dari Masyarakatbuntuk Bawaslu ? 

Dari kami untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan kita gagas desa anti politik uang dan desa pengawasan yang jumlahnya sekitar 15 desa.

Sehingga kita turun me masyarakay tidak hanya sosialisasi tetapi juga menerima saran.

Bagaimana desa berani kampanyekan meskipun masih ada banyak yang tidak berani, dari situ terbuka mengenai polotik uang.

Kami mendapat masukan bahwa masih banyaknya politik uang tidak hanya dari masyarakat yang disalahkan tetapi juga sasaran sosialisasi ke parpolnya.

Potensi Kerawanan Dari Pengawasan Bawaslu di Kabupaten Batang?  

Potensi kerawanan pasti ada, kami ada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 

Ada beberapa indeks diantaranya pelanggaran administrasi, pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan lainnya 

Kerawanan bisa terjadi dan Bawaslu melakukan pencegahan, jika melihat kasus di Pemilu 2019 ada dugaan pidana pemilu, ketika Kepala Desa turut  membagikan APK dan itu sudah diproses, harapannya kejadian tersebut tidak terjadi di Pemilu 2024.

Kendala KPU di Pemilu 2019? 

Pemilu 2019 itu kota sebutnya pemilu borongan dengan beban kerja yang cukup luar biasa.

Untuk Pemilu 2024, KPU RI telah melakukan antisipasi yaitu dengan pembatasan usia maksimal 50 tahun untjk perekrutan KPPS.

Hal itu lantatan beban kerja yang akan dihadapi dimana membutuhkan stamina yang kuat, kita juga membutuhkan backup dari petugas kesehatan.

Untuk fasilitas di Kabupaten Batang sendiri sebenarnya tidak banyak gudang pengelolaan, dan kita sudah koordinasikan dengan Pemkab antisipasi jika membutuhkan gedung yanh akan digunakan untuk logistik.

Sedangkan untuk pemilih pemula ada 20 ribua, kami sudah dikoordinasikan dengan Disdukcalil yang telah melakukan. perekaman KTP dengan jemput bola ke sekola 

Bagaimana Bawaslu  menjaga netralitas ASN? 

ASN bagian dari masyarakat punya hak pilih namun ada aturan netral.

Ada cerita menarik dari Pemilu 2019 yang mana sepasang suami istri melakukan pelanggaran.

Lantaran suami yang seorang ASN mengantarkan istrinya saat itu Caleg ke lokasi kampanye menggunakan kendaraan plat merah yang merupkan fasilitas negara yang kami anggap itu temuan pelanggaran.

Setelah dikaji akhirnya diproses dan ada sanksi, dan kami harap kasus seperti itu tidak terjadi lagi di Pemilu 2024.

Kita juga sudah  koordinasi dan sosialisasi dengan ASN mengenai netralitas, larangan terlibat kampanye.

Anggaran yang dibutuhkan KPU untuk Pemilu 2024? 

Untuk anggaran pemilu sendiri dari KPU RI menggunakan APBN, sementara untuk Pilkada menggunakan anggaran APBD Kabupaten.

Ada dua kegiatan pemilu dan pilkada serentak di 2024 nanti, akan ada sharing anggaran dari provinsi dan kabupaten.

Ciri khas Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemilu

Ciri khasnya Kabupaten Batang sendiri yaitu, Guyub Rukun 

Karena koordinasi semua cukup bagus dengan pihak terkait, Pemda, Kepolisian Parpol, Bawaslu 

Yang terpenting koordinasi komunikasi dan patuh regulasi.

Upaya yang dilakukan Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu ? 

Saat kita tidak melakukan tahapan pemilu di situlah kita bergerak melakukan pelibatan dengan perbanyak pemantau pemilu, membentuk kader pengawas partisipatif ke semua elemen, membentuk desa pengawasan dan desa anti politik uang.

Kemudian tadi ke pemilih pemula yaitu Pendidikan politik Bawaslu mengajar, serta perbanyak Mou yang saat ini sudah ada 21 lembaga organisasi.

Itu semua bertujuan agar Pemilu bersih dan bermartabat.

Pesan untuk masyarakat yang akan menjadi pemilih? 
 

Ketua KPU, Nur Tofan : Pemilu tidak hanya tanggungjawab penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu tetapi juga seleuruh elemen masyarakat.

Mulai dari terlibat menjadi pemilih, ikut andil menjadi bagian penyelenggara pemilu silahkan daftar PPK, PPS, atau KPPS ikutitahapan rekrutmennya mulai Oktober dan untuk KPOS di akhir tahun 2023.

Ketua Bawaslu, Mahbrur : Bawaslu membuka keoada measyarakat untuk ikut andil dalam memantau pelaksanaan pemilu bisa daftar langsung ke kantor Bawaslu atau melalui pesan di akun sosial media milik Bawaslu.

Pengawasan pemilu tidak hanya Bawaslu, bersih bermartabat bersama rakyat, bersama bawaslu awasi pemilu. (*)