25 Persen SD di Kota Semarang Kekurangan Murid Dampak Sistem Zonasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 25 persen dari total 326 sekolah dasar (SD) negeri di Kota Semarang masih kekurangan murid atau belum memenuhi daya tampung maksimal yang disiapkan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang telah meminta SD yang masih belum memenuhi daya tampung agar dapat melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara offline. Namun, hingga tahun ajaran 2022/2023 berjalan, masih ada SD yang belum mememuhi daya tampung maksimal.

Sekretaris Disdik Kota Semarang, Muhammad Ahsan mengatakan, akan melakukan evaluasi secara komprehensif untuk PPDB jenjang SD agar daya tampung setiap SD bisa terpenuhi pada tahun ajaran selanjutnya.

Perlu ada opsi-opsi agar kuota sekolah negeri di Kota Lunpia bisa terpenuhi, misalnya perluasan zonasi atau penambahan alternatif pilihan sekolah.

“Kami akan lalukan evaluasi sebenarnya penyebabnya apa dan tindakan apa yang harus kami lakukan, apakah harus memperluas zonasi atau dengan menambah pilihan yang semula hanya tiga sekolah nanti kami tambah menjadi empat, itu akan menjadi opsi kami lakukan," ujar Ahsan, Rabu (20/7).

Pada PPDB 2022/2023 jenjang SD, diakuinya, jumlah pendaftar dan daya tampung jenjang SD di Kota Semarang tidak sebanding.

Daya tampung yang disiapkan lebih banyak dibanding pedaftar. Daya tampung keseluruhan SD negeri sebanyak 14.364.

Sedangkan, jumlah pendaftar yang hendak masuk SD negeri hanya 12.825 anak. Secara matematis, hal itu tentu membuat beberapa SD negeri di ibu kota Jawa Tengah kekurangan peserta didik.

Hanya saja, dia menilai kekurangannya tidak terlalu banyak. Jumlah siswa di sekolah yang masih belum memenuhi daya tampung masih pada posisi kelas ideal yakni antara 24 - 28 orang.

"Misalnya, di Kecamatan Banyumanik, dari 31 SD negeri, yang kurang siswa ada 7 sekolah. Setiap sekolah kurangnya hanya kisaran satu hingga tujuh siswa. Artinya, ini masih dikatakan kelas ideal," jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut Ahsan, Disdik belum memikirkan opsi untuk melakukan merger atau penggabungan sekolah karena jumlah siswa di sekolah yang belum memenuhi daya tampung masih tergolong ideal.

Saat ini, pembelajaran juga sudah berjalan seperti sekolah-sekolah lainnya yang sudah memenuhi daya tampung maksimal.

Kaji Ulang Sistem Zonasi

Terpisah, Paguyuban Komite Sekolah jenjang SMP se-Kota Semarang menyuarakan aspirasi kepada Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) Kota Semarang terkait sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Perwakilan Paguyuban Komite Sekolah jenjang SMP se-Kota Semarang telah mendatangi DPKS di Gedung Moch Ichsan, Kompleks Balai Kota Semarang, beberapa waktu lalu, untuk membahas hal tersebut. Mereka mengusulkan agar sistem zonasi ditinjau ulang.