Konten Youtube Sudah Bisa Jadi Jaminan Utang

PP No. 24/2022 mengatur skema pembiayaan yang dapat diperoleh para pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Editor: Vito
NBCNEWS
Ilustrasi Youtube 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Satu hal yang diatur dalam beleid tersebut adalah skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, satu yang diatur dalam PP tersebut mengenai skema pembiayaan yang dapat diperoleh para pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berbasis kekayaan intelektual.

“Artinya, sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual atau merek-kah, atau hak cipta-kah, hak cipta lagu-kah, kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke youtube, kalau dia sudah jutaan viewers, sertifikat itu sudah punya nilai jual. Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank,” ucapnya, dikutip dari Youtube DJKI Kemenkumham, pekan lalu.

Yasonna menuturkan, nantinya lembaga keuangan akan menentukan nilai kekayaan intelektual.

Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar.

“Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa kekayaan intelektual harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan, PP No. 24/2022 tersebut sebagai peraturan pelaksana UU No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Satu di antaranya mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).

Tujuan dari penerbitan PP No. 24/2022 tersebut adalah memudahkan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank.

"Dengan demikian, pembiayaan pelaku ekonomi kreatif dengan aspek yang memadai bisa dihadirkan pemerintah lalu direalisasi dan dieksekusi," ucap Sandiaga, kepada Kontan.co.id.

Sandiaga menerangkan, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 1 dalan PP No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif "Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank."

Menurut dia, kekayaan intelektual yang dimaksud adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam mengajukan kredit berbasis kekayaan intelektual, ada empat syarat harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

“Selanjutnya bank atau lembaga non-bank akan melakukan verifikasi sampai pencairan pinjaman atau utang. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1, PP 24/Tahun 2022 tersebut, kekayaan intelektual pun dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang," terangnya.

Sandiaga menjelaskan, tim penilai dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank akan menilai kekayaan intelektual yang dijaminkan oleh pelaku ekonomi kreatif.

Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat.

Pertama, kekayaan intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua, kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

"Dikelola maksudnya adalah sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian," tandasnya. (Kontan.co.id/Vendy Yhulia Susanto)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved