Berita Kudus

Melihat Semangat Difabel di Kudus Upacara HUT Kemerdekaan RI, Pengibar Benderanya Gunakan Kursi Roda

Sejumlah penyandang difabel anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) menggelar upacara bendera

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Rifqi Gozali
Petugas pengibar bendera membentangkan bendera merah purih dalam upacara bendera di halaman Balai Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kudus, Rabu (17/8/2022). Upacara ini diikuti oleh 50 difabel anggota FKDK. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sejumlah penyandang difabel anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) menggelar upacara bendera di halaman Balai Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kudus, Rabu 17 Agustus 2022.

Upacara yang digelar tersebut sebagai bentuk kontribusi para penyandang difabel dalam memeringati hari kemerdekaan Republik Indonesia.

 Dalam upacara yang digelar kali ini diikuti sekitar 50 orang anggota FKDK. Masing-masing di antara mereka ada yang bertugas menjadi pemimpin upacara, kemudian bertindak sebagai pembina upacara yaitu Ketua FKDK Kudus, Rismawan Yulianto.

Untuk petugas pengibar benderanya yakni tiga penyandang tunadaksa. Masing-masing mengenakan kursi roda. Meski dengan segenap keterbatasan, upacara yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit itu berjalan dengan khidmat.

“Dengan segala keterbatasan kami ingin berkontribusi kepada negara ini dengan melaksanakan upacara ini,” kata Rismawan.

Rangkaian upacara tersebut dimuali dari persiapan para peserta untuk berbaris, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera, mengheningkan cipta, membacakan teks proklamasi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan berdoa bersama.

“Upacara ini juga sekaligus menjadi ajang meneladani para pejuang,” kata dia.

Selain itu, lanjut Rismawan, upacara yang pihaknya laksanakan menjadi momentum kepada agar publik bisa menghargai dan tidak memandang sebelah mata para penyandang difabel.

“Karena sampai saat ini, menurut saya Indonesia belum inklusi untuk disabilitas. Kemudian semua hak penyandang disabilitas bisa dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia,” katanya.

Kemudian untuk konteks Kudus, kata Rismawan, sudah ada payung hukum yang melindungi penyandang disabilitas yang tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2021. Hanya saja, sampai saat ini memang penerapannya belum maksimal.

Untuk itu, Rismawan telah bertemu dengan bupati. Dia mendorong agar bupati segera mengeluarkan Perbup sebagai turunan Perda tersebut. Perbup akan menjadi aturan turunan dari Perda yang dinilainya sanksinya masih dinilai belum tegas.

“Karena kami juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, penghidupan layak, dan pendidikan,” kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved