"Kami Prihatin" Respons Mendikdasmen Abdul Muti Saat Dengar Keresahan Tentang Keracunan MBG di Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Muria Kudus (UMK) Abdullah In’am Maulana mempertanyakan sikap tegas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait banyaknya siswa yang keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Lontaran pertanyaan itu disampaikan oleh In’am saat Abdul Mu’ti mengunjungi UMK pada Selasa (7/10/2025).

Pertanyaan tersebut dilontarkan In’am langsung di hadapan Abdul Mu’ti mengingat saat ini sudah ada ribuan siswa yang mengalami keracunan. Kedatangan Abdul Mu’ti ke kampusnya pun dimanfaatkan untuk menyampaikan keresahannya.

“Banyak anak-anak tingkat dasar sampai menengah yang keracunan terkait MBG. Bagaimana sikap tegas Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai ayah dari anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah,” kata In’am di hadapan langsung Abdul Mu’ti.

Merespons hal tersebut, Abdul Mu’ti memastikan bahwa MBG merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya di Kemendikdasmen posisinya sekadar mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Banyak kasus yang dialami anak kita yang mengalami keracunan itu kami menyampaikan keprihatinan atas peristiwa keracunan itu,” kata Abdul Mu’ti.

Kemudian, lanjut Abdul Mu’ti, pihaknya sudah menggelar rapat lintas kementerian. Rapat tersebut berkaitan dengan upaya perbaikan pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

“Kami sekarang sudah dalam posisi menunggu terbitnya peraturan presiden yang berisi perubahan sistem pengelolaan dan pelaksanaan MBG yang nanti bagaimana isinya tunggu sampai peraturan presiden terbit,” kata Abdul Mu’ti.

Untuk data berapa siswa yang keracunan, Mu’ti mengaku tidak tahu persisnya. Sebab, kata dia, program tersebut dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Praktis yang memiliki data tersebut yaitu BGN.

“Kemendikdasmen punya dua posisi, pertama sebagai penerima manfaat yang targetnya secara bertahap kami akan mendapatkan manfaat untuk 55 juta murid di seluruh Indonesia. Kemudian kedua kami menjadi mitra pelaksana di sekolah,” kata Abdul Mu’ti.

Menurut Mu’ti ada kemungkinan sistem pelaksanaan MBG tidak semuanya melalui dapur umum yang saat ini sudah berjalan. Melainkan melalui pendekatan yang disebut sebagai school kitchen. Di mana sekolah yang sudah siap dan telah mendapatkan penilaian dari BGN bisa menyelenggarakan sendiri MBG dengan persyaratan yang ditentukan BGN.

“Ini yang kami bicarakan di dalam rapat, bagaimana finalnya tunggu bagaimana peraturan presidennya keluar. Apapun yang keluar dari Perpres kami akan ikuti dan melaksanakannya,” katanya. (*)