DJPb Sebut Kinerja Pendapatan APBN di Jateng Juli 2022 Naik 20,45 Persen

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah guna melakukan mitigasi risiko atas penggunaan APBN dan APBD. Rapat ini diselenggarakan pada Kamis (11/08) di Gedung Keuangan Negara Semarang II dan dihadiri oleh seluruh perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Tengah.

Rapat ALCo dilakukan  dengan tujuan untuk mendukung Regional Chief Economist (RCE) dan untuk meningkatkan kualitas Cash Planning Information Network (CPIN). Implementasi RCE mampu membentuk data analytic serta memperkuat sinergi dengan unit eselon I Kementerian Keuangan dalam menjelaskan peranan APBN dan APBD terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat dan pelayanan di daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Heryawan, selaku konsolidator data, memaparkan kondisi APBN di Jawa Tengah.

“Kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar Rp 53,70 triliun atau realisasi 58,17 persen. Angka ini mengalami peningkatan Rp 9,11 triliun atau naik 20,45 % dibandingkan periode yang sama tahun 2021,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad juga mengungkap belanja APBN sebesar 58,27 triliun (57,67 % ) atau turun sebesar Rp 4,27 triliun (-6,84 % ) dibanding tahun 2021 mencapai Rp 62,54 triliun.

“Defisit Regional Jawa Tengah mencapai Rp 4,56 triliun atau turun sebesar 74,60 % dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Hal ini menunjukkan signifikansi kontribusi perekonomian Jawa Tengah terhadap perekonomian Nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Jawa Tengah.”, tambah Ahmad.

Pengelolaan APBN regional Jawa Tengah memiliki beberapa isu strategis, salah satunya pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Isu-isu tersebut antara lain sertipikasi Barang Milik Negara (BMN), lelang produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Keringanan Utang.

Sedikitnya ada 1.665 bidang tanah yang harus mendapatkan sertipikat yang tersebar di beberapa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di Jawa Tengah. Di antaranya KPKNL Semarang, KPKNL Surakarta, KPKNL Pekalongan, KPKNL Tegal, dan KPKNL Purwokerto.

Produk-produk UMKM yang dilelang yakni batik, kerajinan tangan, tanaman hias, sepatu, olahan ikan, dan sebagainya. Total ada 571 lot barang dengan 362 lot barang laku dan pokok lelang mencapai lebih dari Rp 83 juta.

Adapun, untuk Keringatan Utang tahun 2022, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menargetkan 134 berkas kasus piutang negara (BKPN) rampung di tahun 2022. Hingga Juli 2022, capaiannya sudah 109 BKPN. Dengan nilai pelunasan lebih dari Rp 3 miliar.(*)