Janji Tak Kunjung Dipenuhi, Investor Lokal Pertanyakan Profesionalitas Manajemen PT KIT Batang

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Nasib  investor lokal, Juhara Sulaeman yang dirobohkan bangunan restonya di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masih terombang-ambing.

Pasalnya hingga saat ini pihak manajemen KITB belum menjalin komunikasi dengan dirinya. 

Pdahal, modal investasi yang ia tanamkan untuk membangun resto yang berada di sebelah Marketing Galeri KITB itu sudah jadi 99 persen dengan jumlah pengeluaran mencapai miliaran rupiah.

"Saya menyimak dari beberapa pemberitaan di sejumlah media, pihak manajemen KITB berjanji mau berkomunikasi dengan kami secepatnya, tapi kenyataannya hingga saat ini, belum ada sama sekali, padahal mereka punya kontak saya," tuturnya kepada Tribunjateng.com, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Polda Jateng Sosialisasi Keadilan Restoratif ke Polres Sukoharjo, tak Melulu Penegakan Hukum

Baca juga: Berikut Ini Progres Perbaikan Jalan WR Supratman Pekalongan, Rob Jadi Kendala

Baca juga: Ini Bocoran Kenaikan Harga BBM Jenis Pertalite Dari Menko Luhut

Dia menekankan investasi yang dilakukan resmi dan ada perjanjian kerjasama dengan pihak manajemen KITB, yang ditandangani direktur utama KITB dan pemilik resto. 

Investasi itu tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan resto dan kafe PT Kawadan Industri Terpadu Batang dengan koperasi Bhakti Makmur Jaya.

Perjanjian itu bernomor 04/Perj/KITB/Dir/2021 dan 033/PKS/BMJ/VI/2021.  

Pihak manajemen PT KIT Batang  merelokasi dengan alasan di lokasi sekarang bukan untuk lahan komersial.

Serta menjanjikan selesai pembangunannya Mei 2022 dan Pihak KIT Batang memberikan dana penalti yang disepakati selama tiga bulan. 

Namun hingga sampai sekarang pembangunan yang dijanjikan itu belum juga rampung, malah terkesan terhenti.

"Perjanjian kesepakatan relokasi sudah ada berita acaranya, hasil rapat terakhir dibuatkan bangunan baru yg sepadan mulai 10 Februari 2022, sehingga selesai di 10 Mei 2022.

Tetapi karena ada libur puasa dan Idul Fitri kami toleransi sampe akhir Mei bisa serah terima bangunan baru namun kenyataanya sampai sekarang belum ada progres yang signifikan, dan sekarang terkesan mangkrak, tidak ada aktivitas proyek pembangunan resto," terangnya.

Ia yang juga sebagai Ketua Koperasi Bhakti Makmur Jaya itu juga menanggapi pernyataan manajemen KITB melalui KITB.

Baginya, force majeur yang membuat harga bahan bangunan naik hingga membhat proses relokasi terhenti tidak masuk akal. 

Menurutnya, force majeur itu berlaku jika ada bencana alam dan kejadian besar lainnya.

Dalam kesepakatan pun tidak ada istilah force majeure, baginya pihak KITB seharusnya menepati kesepakatan membangunkan kembali restorannya yang dirobohkan dalam jangka tiga bulan. 

Ia kembali mempertanyakan komitmen terhadap investasinya yang bernilai miliaran rupiah. 

"Kita ini riel saja, berbisnis di situ ya tentunya ingin mendapatkan profit, saat itu ada penawaran relokasi awalnya saya ingin sampai bangunan baru itu jadi, izinkan saya operasional, tapi dari pihak manajemen tidak mengizinkan, saya manut aja dan saya tidak menyangka kebonafitan mereka seperti ini ternyata," tuturnya.

Juhara pun mempertanyakan profesionalitas Manajemen PT KIT Batang terhadap para investor lokal maupun luar negeri. 

"Saya tidak menyangka kalau bonafiditas mereka seperti ini, kalau permasalahan ini tidak ada penyelesaian, saya akan berbicara di jalanan," imbuhnya. 

Ia pun berharap ada solusi yang terbaik bagi kami dan bagi pihak PT KIT Batang, agar nantinya tidak menjadi preseden buruk. 

"Saya inginnya win win solution, bilangnya terbuka untuk investasi, tapi investor lokal justru di sia-siakan," tandasnya.

Di sisi lain, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan bahwa pengusaha dan pencari kerja lokal menjadi prioritas namun hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan KITB.

"Apa yang dibutuhkan, kesiapan kita bagaimana, itu supaya nanti sinergi antara yang dibutuhkan dengan penyediaaan SDM dengan pengusaha lokal," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup pun turut menanggapi permasalahan ini.

Pasalnya, keberpihakan pendirian Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang pada pengusaha menjadi perhatian khusus DPRD 

"Itu jadi salah satu perhatian khusus di dprd banyak sekali pengusaha lokal batang yang mengadu ke DPRD," tuturnya beberapa waktu lalu.

Ia mengakui, saat ini belum punya akses yang begitu luas ke KITB. Alasannya karena KITB merupakan proyek strategis nasional atau PSN.

Baca juga: Viral Pengemudi Moge Dihajar Warga, Geber-geber Terhalang Karnaval Tujuh Belasan

Baca juga: Video Detik-detik Evakuasi Bayi Laki-laki yang Ditemukan di Banjir Kanal Timur Semarang

Baca juga: 347 GB Data Perusahaan Diduga Bocor, Ganjar: Belum Ada Laporan Perusahaan di Jawa Tengah 

Ketua Komisi C DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto menambahkan sudah saat KITB menunjukkan komitmen pada kearifan lokal.

Komitmen itu sudah berulangkali disampaikan manajemen KITB hingga Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia. 

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan untuk tenaga kerja lokal harus jadi prioritas penyerapan tenaga kerja. Kemudian, pengusaha atau investor lokal juga jangan sampai dilupakan. 

"Berkali-kali kami selalu bilang bahwa rakyat Batang jangan hanya jadi penonton,"pungkasnya.(din)