Berita Jateng

201 Orang Mengadu ke KPU Jateng Terkait Namanya Masuk Dalam Anggota Parpol

Sebanyak 201 orang telah mengadu ke KPU Jawa Tengah karena namanya terdaftar sebagai anggota partai politik

Penulis: faisal affan | Editor: rival al manaf
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Ketua KPU Jateng Paulus Widyantoro (baju abu-abu) saat menjelaskan mengenai tahapan Pemilu 2024. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG  - Sebanyak 201 orang telah mengadu ke KPU Jawa Tengah karena namanya terdaftar sebagai anggota partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Ketua KPU Jateng Paulus Widyantoro mengatakan, aduan paling banyak berasal dari Kota Semarang dan Kabupaten Sragen dengan jumlah 15 nama terdaftar parpol tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

"Sedangkan daerah di Jateng dengan jumlah aduan paling sedikit yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Tegal yang jumlahnya hanya satu orang," jelas Paulus.

Selain itu, KPU Jateng juga mencatat tiga daerah yang tidak ada kasus pemasukan identitas warga sebagai anggota parpol tanpa persetujuan. Di antaranya Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi hal serupa, Paulus meminta masyarakat untuk mengecek NIK-nya secara rutin melalui laman infopemilu.kpu.go.id untuk mengetahui keanggotaan parpol.

Jika nama yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota parpol tanpa mendaftarkan diri, diimbau untuk segera melapor ke Bawaslu maupun KPU di kabupaten/ kota masing-masing.

"Kalau bukan anggota tapi dicantumkan parpol bisa langsung lapor ke kantor KPU kabupaten/ kota, nanti akan kami himpun datanya dan kirim ke KPU RI untuk dihapus nama-namanya," katanya.

Terkait dengan masyarakat sipil yang namanya terdaftar sebagai anggota parpol tanpa persetujuan, KPU nantinya akan menghapus nama-nama tersebut.

Selain itu, KPU Jateng juga meminta parpol calon peserta pemilu yang memasukkan nama anggota tanpa persetujuan untuk segera merevisi daftar keanggotaan.

Diharapkan proses revisi tersebut dapat selesai sebelum tanggal 14 Desember 2022 yang mana memasuki batas terakhir verifikasi faktual atau sebelum penetapan peserta Pemilu 2024.  

"KPU nantinya akan mencoret nama yang tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan karena statusnya tidak memenuhi syarat. Dan kami minta (parpol) untuk melakukan perbaikan sebelum tanggal 14 Desember," tutupnya.(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved