Wawancara Khusus

John Wempi Wetipo Fokus Siapkan Transisi Daerah Otonomi Baru (2-Habis)

Saya ingin menggali manfaat dari DOB terhadap masyarakat, kita juga mengecek pejabat gubernur yang akan dilantik itu bekerja di mana.

Editor: rustam aji
TRIBUNNEWS/NICO MANAFE
BICARA DOB - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat mengunjungi kantor redaksi Tribun Network di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Dalam kunjungannya, Wempi Wetipo menjelaskan mengenai sejumlah program pembangunan maupun kebijakan pemerintah di tanah Papua, salah satunya terkait penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

TRIBUNJATENG.COM - Dalam masa transisi daerah otonomi baru (DOB) Papua, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat sembari menunggu terpilihnya gubernur definitif di pilkada serentak 2024.
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (23/8).

“Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana kita datangi menemui para bupati untuk menyiapkan pemerintah dalam masa transisi. Selama dua tahun ini kita siapkan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu nanti,” ucap Wempi.

Berikut lanjutan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Wamendagri John Wempi Wetipo:

Tahapan apa yang dilakukan pemerintah pusat setelah disahkannya tiga provinsi baru?

Pada saat penetapan pengesahan undang-undang oleh DPR pada 30 Juni 2022, langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana kita datangi menemui para bupati untuk menyiapkan pemerintah dalam masa transisi.

Selama dua tahun ini kita siapkan sebelum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil pemilu 2024.

Apa yang kita kerjakan selama dua tahun ke depan masa transisi?

Saya ingin menggali manfaat dari DOB terhadap masyarakat, kita juga mengecek pejabat gubernur yang akan dilantik itu bekerja di mana.

Kemudian perangkat-perangkatnya, itu yang sedang kita sinkronisasi data termasuk mutasi para pegawai.

Jadi satu DOB itu lebih kurang 1.000, berarti tiga DOB sebanyak 3.000 pekerja.

Kita harapkan ini input, antara Kemendagri dan kabupaten kota/provinsi ini switch dari tenaga ASN yang ada di sana.

Persentasenya 80 persen banding 20 persen, 80 orang asli Papua, 20 nya adalah dari luar yang ikut membantu dalam proses DOB ini.

Sebenarnya pemerintah sudah sangat memberikan ruang bagi masyarakat Papua agar meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Kalau menurut roadmap Pj Gubernur harus mulai ada kapan?

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved