Yuwono: Saya Sering Ditelepon Bank, Mereka Dapat Nomornya Darimana?

"Berarti nomor saya disebar, itu termasuk penyebaran data pribadi kan," terangnya.

Menurutnya PDP di tengah era digital yang digaungkan pemerintah hanya omong kosong.

"Buktinya di lapangan seperti itu, tah heran jika data di pemerintah sering dibobol hacker," katanya.

Yuwono menjelaskan, sistem PDP tingkat dasar saja amburadul apalagi tingkat negara.

"Dan yang dirugikan pastinya masyarakat seperti saya ini," paparnya.

Sementara itu, Ahmad Yani (41) yang pernah bekerja menjadi auditor cyber scurity di salah satu perusahaan di Kota Semarang, menerangkan, kebocoran data pribadi sudah terjadi lama.

"Satu di antaranya di perbankan, banyak data pribadi disebarkan termasuk nomor telepon," jelas warga Kecamatan Gunungpati itu.

Ia menuturkan hal tersebut melanggar PDP yang dibuat oleh pemerintah.

"Jika ingin maksimal dalam PDP harusnya sistem tersebut diterapkan dari tingkat dasar," jelasnya.

Ahmad mengatakan, regulasi PDP wajib diimbangi petugas berkompeten dan profesional.

"Kalau hanya aturan dan tidak ada petugas yang kompeten di bidang cyber scurity, hasilnya seperti sekarang banyak hacker yang berhasil mencuri data," kata Ahmad.

Ia juga mengatakan, ada kejanggalan jika melihat kasus pembobolan data warga Indonesia yang dilakukan hacker luar negeri.

"Hacker tanah air itu hebat-hebat, tapi diam melihat pembobolan data. Tentunya janggal kan, ada kemungkinan para hacker juga jengkel dengan kebijakan cyber yang dibuat pemerintah jadi mereka diam saja," ujarnya.

Ditambahkannya, penyalahgunaan data cyber juga sering terjadi.

"Dari penyebaran nomor telepon yang akhirnya dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menipu korban. Mereka mengaku dari pihak bank saat menelpon, dan meminta One Time Password (OTP) ke korban, jika diberikan akun perbankan akan dikuasai," imbuhnya. (*)