Berita Semarang

DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah Bersama Partai Buruh Exco Jateng Demo di Kantor Gubernur

Elemen buruh yang berafiliasi dengan KSPI bersama Partai Buruh Exco melakukan demo.

Penulis: hermawan Endra | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Hermawan Endra
Elemen buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah bersama Partai Buruh Exco Jawa Tengah melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak kenaikan harga BBM, Rabu (21/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Elemen buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah bersama Partai Buruh Exco Jawa Tengah melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak kenaikan harga BBM, Rabu (21/9). 

Korlap aksi/ Sekretaris DPW FSPMI KSPI Jawa Tengah Lugmanul Hakim mengatakan selain menolak kenaikan harga BBM, ada tuntutan lain yang disampaikan yakni Cabut Omnibusiaw UU Cipta Kerja beserta turunannya dan meminta Gubernur Jateng untuk menaikkan UMK tahun 2023 di 35 Kab / Kota di Jawa Tengah Sebesar 13 persen. 

"Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 September 2022 menuai berbagai penolakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk penolakan bagi buruh yang ada di Jawa Tengah, " ujarnya. 

Lugmanul Hakim menilai kenaikan BBM tersebut akan memacu kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini mulai terasa imbasnya.

Elemen buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah bersama Partai Buruh Exco Jawa Tengah melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak kenaikan harga BBM, Rabu (21/9/2022).
Elemen buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah bersama Partai Buruh Exco Jawa Tengah melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak kenaikan harga BBM, Rabu (21/9/2022). (Tribun Jateng/Hermawan Endra)

Namun tidak hanya kebutuhan pokok saja yang mengalami kenaikan, akan tetapi harga -harga kebutuhan lain pun juga akan merasakan dampaknya, 

"Kondisi tersebut ini akan berpotensi besar memicu lonjakan inflasi yang diperkirakan mencapai 8 persen jika kenaikan harga menjadi tidak terkendali dan pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat terutama bagi buruh yang ada di Jawa Tengah yang terbilang sangat kecil upahnya apalagi dengan aturan UU Cipta Kerja dan turunannya yang semakin mendekatkan ke jurang kemiskinan, " ujarnya. 

Ditambah lagi Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021 namun hal itu tidak akan sebanding dengan kenaikan harga di berbagai sektor yang terdampak oleh kenaikan BBM.

Patut diduga tahun depan kenaikan upah buruh tidak jauh beda dengan kenaikan upah di tahun 2022. Pihaknya menuntut pula agar kenaikan Upah Minimun tahun 2023 sebesar 13 persen dari besaran UMK tahun 2022. 

"Kaitannya dengan lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari dampak kenaikan BBM, kenaikkan upah 13 persen adalah paling ideal," imbuhnya. 

Lugmanul Hakim menambahkan, dibandingkan dengan usaha pemerintah mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja yang memiliki upah maksimal 3,5 juta per bulan sebesar 600 ribu, nampaknya hal tersebut juga tidak akan berpengaruh besar untuk menaikkan daya beli dari masyarakat. 

"Alih-alih memberikan BSU, alangkah lebih baiknya jika Pemerintah menaikkan UMK yang sebanding dengan kenaikan harga BBM agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi dapat terkendali," ujarnya.  (*) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved