Berita Karanganyar

Serikat Pekerja Gelar Aksi di DPRD Karanganyar, Tuntut Perbaikan Upah

Ratusan orang yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja menggelar aksi di Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Rabu (21/9/2022) siang.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: Catur waskito Edy
agus iswadi
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo didampingi Wakil Ketua DPRD menyampaikan hasil audiensi kepada peserta aksi di depan Kantor DPRD Karanganyar, Rabu (21/9/2022) sekira pukul 11.15. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Ratusan orang yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja menggelar aksi di Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Rabu (21/9/2022) siang.

Dari pantauan di lokasi terlihat kepolisian berjaga di dalam maupun luar Kantor DPRD Karanganyar saat perwakilan serikat pekerja menggelar orasi sercara bergantian.

Terlihat beberapa peserta aksi membentangkan spanduk beragam tulisan di antaranya Naikan Upah 2023 30 persen, Kenaikan BBM Ciptakan Generasi Miskin, dan Kapan Bisa Healing Kalau BBM Bikin Pusing.

Aksi yang digelar oleh ratusan pekerja di depan Kantor DPRD Karanganyar tersebut berlangsung kondusif. Usai menggelar orasi, perwakilan pekerja kemudian mengikuti audiensi dengan pimpinan DPRD Karanganyar di Gedung Paripurna.

Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Karanganyar,  Bagus Selo, Wakil Ketua DPRD, Anung Marwoko serta Tony Hatmoko dan Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar,  Martadi. Turut hadir dalam audiensi tersebut beberapa anggota Komisi B dan D DPRD Karanganyar.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut yakni batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok dan lainnya, cabut PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan perbaiki sistem pengupahan.

"Kami datang ke sini meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Dengan naiknya harga BBM otomatis diikuti kenaikan kebutuhan pokok dan lainnya.

Hukum pasar seperti itu karena distribusi semuanya menggunakan BBM," kata Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Karanganyar, Hariyanto saat berorasi.

Pihaknya juga menuntut supaya pemerintah mencabut PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Hariyanto menyampaikan, kenaikan  UMR pada 2022 hanya sebesar 0,5 persen atau Rp 10 ribu.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah supaya melakukan perbaikan terhadap sistem pengupahan nasional.

"BBM naik, kebutuhan naik tapi upah buruh tidak naik," ucapnya.

Dihadapan peserta aksi, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan, akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pekerja.

"Akan kami sampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI," terangnya usai audiensi.

Usai audiensi, para peserta aksi kemudian membubarkan diri dari Kantor DPRD Karanganyar. (Ais).

Baca juga: Stok Kantong Golongan Darah Kabupaten Kudus, Rabu 21 September 2022

Baca juga: 13 Pemilik Lahan Dan Pengelola Tol Diperiksa Polres Brebes

Baca juga: Chord Kunci Gitar Sugar Maroon 5, Sugar Yes Please Wont You Come and Put It Down on Me

Baca juga: UPDATE : Suasana Haru di Rumah Duka Elizabet Tempat Iwan Boedi Disemayaman

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved