Mantan Petinggi Sunda Empire Bicara Pilpres 2024, Lord Rangga:Setuju Kembali ke UUD 1945 (1)

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Lord Rangga, mantan petinggi Sunda Empire mengatakan stabilitas politik di Indonesia memanas menjelang Pemilu 2024.

Ketua Umum Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia ini mendukung amandemen terbatas terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang dilahirkan para founding father.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi karena kalau tidak ada lalu siapa yang mengontrol," urai Rangga di kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Jumat (23/9).

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Lord Rangga:

Bisa diceritakan arti dari uniform atau busana yang dikenakan Lord Rangga?

Baret yang saya gunakan ini merupakan lambang perdamaian dunia. Karena Lord sejak keluar (dari lapas) ditetapkan sebagai Bapak Perdamaian Dunia.

Lalu Lord juga mengambil korp diplomatik tertinggi d mana proses dunia ketiga. Dan Lord saat ini sebagai pemangku bumi dan dunia tatanan baru. Jadi ini persoalannya sekarang harus ada yang mewakili dunia ini.

Situasi menjelang pemilu 2024 sudah mulai memanas, apakah perlu kita kembali dengan UUD 1945 hasil founding father?

Waktu amandemen UUD 1945 di era Ketua MPR Amien Rais dan Presidennya Megawati Soekarnoputri memang Lord saat itu ikut berjuang walaupun Cak Ruslan Abdul Ghani yang maju.

Sampai hari ini Lord tetap konsekuen harus bahwa NKRI dikembalikan ke founding father UUD 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi karena kalau tidak ada lalu siapa yang mengontrol.

Karena kalau hukum tertinggi tidak ada siapa yang mengangon mereka ini, hukum apa di negara ini.

Makanya Lord berjuang keras mengembalikan UUD 1945 yang murni dan konsekuen kembali sesegera mungkin.

Lord juga setuju kalau Garis Besar Haluan Negara dihidupkan kembali?

Harus ada karena itu merupakan barometer sebuah proyek pembangunan. Itu lah nilainya di sana. kalau sekarang dengan amandemen Presiden, Gubernur, Bupati setelah habis masa jabatan lalu ngeloyor begitu saja tidak ada pertanggung jawaban. Itu artinya apa.

Jadi setelah mandataris ini dia harus lapor mempertanggungjawabkan hasil kerjanya?

Iya tidak hanya Presiden saja, bahkan lembaga tertinggi Mahkamah Agung dan seharusnya tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi. Ini juga tumpang tindih.

Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa saja menolak laporan pertanggungjawaban?

Yes, itu kalau ditolak Presiden harus dihukum. Tolak ukurnya dia harus bisa menjalankan seluruh GBHN. Kalau sekarang apa tolak ukurnya apa nggak ada.

Makanya Lord memberikan masukan kepada mereka yang duduk di lembaga negara maupun pemerintah cobalah sadar kalau ada sesuatu bangsa Indonesia bisa tinggal nama.

Lord bicara ini karena ingin menyelamatkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini agar hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 mencapai pada gerbang kesejahteraan.

Yang paling penting lagi adalah mengganti orde, karena orde ibarat pakaian yang kita pakai. Pakaian jenderal dengan pakaian pendeta tentu berbeda cara jalannya.

Apa yang menjadi perhatian Lord Rangga akhir-akhir ini karena dunia sedang dalam kondisi susah akibat perang Rusia-Ukraina, krisis harga pangan, bahkan Presiden Jokowi mengatakan ini masa-masa sulit?

Saya setuju dengan penyampaian Pak Jokowi sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja. Memasuki dunia tiga adalah transisi pada 16 Agustus 2020 itu kita mulai masuk dunia tiga, dan pada 15 Agustus 2020 sebagai titik akhir dunia dua.

Persoalan yang kita hadapi bukan hanya masalah politik saja tapi politik ekonominya, politik hukum, politik pertahanan keamanan, politik kedudukan lingkungan, politik IPTEK, dan politik agamanya. Ini dibutuhkan proses peradaban baru.

Kita sepakat sudah masuk dunia tiga, namun dalam proses ini harus ada sistem yang diatur dalam bentuk yang diatur dari mereka pemimpin-pemimpin di seluruh dunia. Dan perkumpulan itu harus dilakukan di Bandung karena Bandung merupakan kodrat Tuhan dari Allah SWT.

Bandung merupakan primitive land dan itu diakui bahwa Bandung tanah pertama dunia. Pada peradabannya Bandung diakui sebagai pusat pemerintahan dunia. Jadi semua intelijen dunia ada di Bandung itu.

Bisa diceritakan terkait aneksasi Krimea karena Lord menyebut telah mengenal Presiden Vladimir Putin sejak 2013?

Saat mau invasi ke Ukraina saya sudah ingatkan beliau sebagai sahabat baik. Begitupun Presiden Ukraina Zelensky yang sama-sama seniman seperti Lord. Ada satu hal yang menurut Lord salah yaitu Putin berniat membuat Rusia seperti dahulu. Itu kesalahan fatal.

Karena USSR itu Surat Keputusannya adalah hasil dari Asia Afrika yang diberikan dari Bung Karno dengan kemerdekaan 15 negara dan de jure juga diambil dari tanah Indonesia.

Indonesia 17 ribu tanah dan pulau, ini dijadikan satu standar kemerdekaan dunia kedua. Maka saatnya sekarang tidak ada satupun manusia untuk saling membenci apalagi membuat konflik bahkan membuat maklumat perang.

Banyak orang ketika mendengarkan pendapat atau penjelasan Lord Rangga ini menganggap Anda ini mimpi, halu, ngayal. Bagaimana reaksi Anda?

Ya sah-sah saja mereka karena saya juga menyadari bahwa mereka pengetahuannya belum sampai. Terus yang kedua kalau pun mereka membenci saya apa haknya. Lord tidak pernah membenci mereka. Nggak masalah. (Tribun Network/Reynas Abdila)