OPINI

OPINI Gunoto Saparie : Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022

tribunjateng/cetak/bram
Kesetaraan Agama dan Aliran Kepercayaan. Opini ditulis oleh Gunoto Saparie / Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Tengah 

Oleh Gunoto Saparie
Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah


Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, atau disebut dengan PP Ekraf pada tanggal 12 Juli 2022.

Tentu saja peraturan turunan ini memberi angin segar pada komunitas pelaku ekonomi kreatif. Hal ini karena produk kekayaan intelektual (KI) kini dapat dijadikan objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank dan nonbank. Penjaminan KI ini merupakan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif di level makro.

Pertanyaan yang segera muncul ke permukaan adalah: Mungkinkah hal itu? Memang, kalau peraturan ini berjalan sebagaimana mestinya, pelaku seni dapat menjaminkan objek KI yang dimilikinya untuk menunjang penciptaan karya.

Komponen pembiayaan ini dapat dijadikan modal oleh seniman untuk melahirkan karya yang sesuai dengan idealismenya. Selain itu, pelaku seni juga dapat menjaminkan kontrak kerja dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Harus kita akui, sampai hari ini sistem KI yang ada belum cukup untuk melindungi hak para pencipta. Dalam konteks KI, subsektor ekonomi kreatif yang bersentuhan dengan seni dilindungi oleh hak cipta.

Akan tetapi, dalam upaya mendapatkan hak cipta, para seniman di Indonesia ternyata masih sering terkendala permasalahan sistem pencatatan. Ini berarti, tata kelola hak cipta memang masih belum maksimal.

Sebutlah, misalnya di sektor film, di mana ternyata negara belum mengurus aturan royaltinya. Selama ini aturan royalti hanya diatur dalam kontrak antara produser dengan pelaku industri.

Sedangkan di sektor musik, nominal penerimaan royalti performing rights masih menjadi isu. Padahal royalti itu seharusnya dikelola transparan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Bagaimana sektor seni rupa? Di sektor ini porsi royalti untuk pencipta dari transaksi pembelian yang bersifat publik, masih belum diterapkan di Indonesia.

Sementara di sektor penerbitan, pembagian royalti sangat bergantung pada kesepakatan yang tertera pada kontrak antara penerbit dan penulis.

Yang lebih memprihatinkan lagi sektor pertunjukan teater dan tari, di mana belum memiliki mekanisme valuasi yang spesifik atas karya yang dipertunjukkan.


Oleh karena itu wajar ketika muncul kekhawatiran akibat sistem yang belum mapan itu. Bukan mustahil hal itu dapat mengurangi nominal jaminan utang yang dapat diberikan, seperti diatur dalam PP Ekraf.

Mengacu pada Pasal 12 PP itu salah satu pendekatan yang dipakai dalam pemberian jaminan adalah melalui pendekatan pendapatan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved