Berita Pekalongan

Tangani Dampak Inflasi Akibat Kenaikan BBM, Pemkab Pekalongan Alokasikan Rp 4,9 Miliar

Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: olies
Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo
Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat mengahadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa (4/10/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Upaya ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, usai menghadiri forum group dicussion (FGD) terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan.

"Kita ingin mendengar apa yang diharapkan dari kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan kenaikan BBM atau inflasi. Salah satu upayanya lewat diskusi ini."

Baca juga: Ini Profil Ade Armando, Dosen yang Sebut Suporter Arema Pangkal Masalah Tragedi Kanjuruhan

Baca juga: VIDEO Viral Pembacokan di Depan SPBU Kertijayan Pekalongan Jawa Tengah

Baca juga: Nonton TV Online Ini Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Vs Jepang Perempat Final Piala Asia

"Paling tidak mereka dapat memberikan, masukkan, input bagi pemerintah daerah untuk menyusun program atau kebijakan guna mengatasi berbagai persoalan," kata M Yulian Akbar melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (4/10/2022).

Kemudian, FGD juga sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai usaha Pemkab Pekalongan dalam upaya menangani dampak inflasi di Kabupaten Pekalongan.

"Pemerintah membuka ruang, disamping komunikasi-komunikasi formal melalui media musyawarah seperti musrenbang."

"Jadi, khusus untuk kebijakan atau persoalan yang sifatnya tematik akan selesai kalau kita duduk bersama," imbuhnya. (Dro)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved