Berita Blora

Satu Penyebab Maraknya Dugaan Pungli BLT di Blora, Kompol Christian: Data Penerima Tidak Valid

Ada yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat (BLT) sehingga ada semacam subsidi dari penerima BLT, karena datanya memang tidak valid

Penulis: ahmad mustakim | Editor: deni setiawan
TRIBUN JATENG/AHMAD MUSTAKIM
Ketua Satgas Saber Pungli Blora, Kompol Christian Crisye Lolowang. 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Data warga miskin yang tidak valid menjadi penyebab dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) BLT di sejumlah desa Kabupaten Blora.

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu Blora digemparkan dengan video aksi pungli yang dilakukan oleh pihak aparatur desa hingga oknum lainnya.

Besarannya bervariasi, mulai Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu per penerima bantuan.

Baca juga: Potong BLT, Empat Kades di Blora Disanksi Minta Maaf dan Tandatangani Surat Pernyataan

Alasannya pun bermacam-macam untuk melakukan hal ini.

Beberapa desa yang sempat viral yakni Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung, Desa Keser Kecamatan Tunjungan, Desa Sumurboto Kecamatan Jepon, dan Desa Ngampon Kecamatan Jepon.

Bahkan beberapa aksi pungli itu terekam video masyarakat setempat dan viral di media sosial.

“Dari permasalahan (pungli) ini bisa disimpulkan data penerima bantuan sosial di Blora tidak valid, masih banyak kurangnya,” ucap Ketua Satgas Saber Pungli Blora, Kompol Christian Crisye Lolowang kepada Tribunjateng.com, Rabu (5/10/2022).

Kompol Christian Crisye Lolowang mengatakan, dari kejadian itu tim Saber Pungli Blora melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Seperti Kepala Desa, perangkat desa, hingga masyarakat miskin penerima BLT.

Baca juga: Wabup Blora : Jangan Ada Titipan Data Saat Pendataan Awal Regsosek 2022

“Hasil dari pemeriksaan yang tim lakukan, itu merupakan iuran."

"Beberapa desa iuran untuk membangun musala ada ada pula untuk diberikan kepada yang tidak mendapat (BLT),” terangnya.

Data penerima manfaat BLT yang tidak valid tersebut menurutnya menjadikan bantuan tidak tepat sasaran.

“Itu ada yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat (BLT) sehingga ada semacam subsidi dari penerima BLT, karena datanya memang tidak valid,” tandasnya.

Dia menegaskan, tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan aparatur desa yang kemudian viral itu tidak dibenarkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved