PDIP akan Umumkan Capres Juni 2023 Mendatang, Puan atau Ganjar? Ini Kata Hasto Kristiyanto

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) semakin menggema setalah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Kini, sejumlah partai mulai berkomunikasi dan meramu calon yang akan diusung 'melawan' Anies Baswedan.

PDIP pun kini santer dibicarakan, karena hingga kini partai berlambang banteng moncong putih itu belum mengumumkan atau memberi sinyal akan mengusung tokoh yang maju di Pilpres.

Meski, nama Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo santer disejumlah lembaga survei.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun memberi sinyal kapan Partainya akan mengumumkan nama capres.

Hasto pun membuka memori di 2014 dan 2019, ketika Joko Widodo (Jokowi) diajukan sebagai calon presiden dan KH Maruf Amin menjadi calon wakil presiden.

Hasto memberi penjelasan panjang. Pertama soal sosok pemimpin yang akan diusung.

Kata Hasto, di 2024, PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia.

Maka ia adalah pemimpin yang ideologis, yang memiliki kemampuan teokratis, yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan yang kuat.

Tentu saja, lanjutnya, pemimpin itu harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik.

Jangan sampai terjadi lagi 'tsunami' politik di 2014, ketika Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat Parlemen dikuasai parpol non pendukung.

“Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen,” kata Hasto, Selasa (11/10).

“Makanya lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir,” tambahnya.

Yang kedua, Hasto menjelaskan soal momentum. Saat ini, Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024. Dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian.

“Dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat saat ini. Ini yang harus kita atasi. Jangan dibawa ke kontestasi politik pemilu 2024 yang terlalu dini. Kita punya komitmen mencapai legacy yang maksimal bagi pak Jokowi,” katanya.