Tolak Rekomendasi TGIPF Soal Penyelidikan Suporter, Aremania: Kita Tidak Mau Polisi Asal Comot

Tolak Rekomendasi TGIPF Soal Penyelidikan Suporter, Aremania: Kita Tidak Mau Polisi Asal Comot

TRIBUNJATENG.COM - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah membuat sejumlah rekomendasi mengenai Tragedi Kanjuruhan.

Satu di antara rekomendasi TGIPF adalah penyelidikan dugaan aksi provokasi yang dilakukan suporter.

Diketahui, sebelum kerusuhan terjadi memang ada beberapa suporter yang turun ke lapangan untuk menemui pemain.

Baca juga: Untung dan Rugi Timnas Indonesia Piala Asia 2023 Digelar di Qatar, Kontrak Shin Tae-yong Sudah Habis

Baca juga: Aji Santoso Dapat Julukan Baru Setelah Persebaya Surabaya Menang di Kandang Arema FC: Pawang Singa

Baca juga: Indosiar Sebut Jam Tayang Arema FC vs Persebaya Surabaya Malam Hari Ditentukan PT LIB

Baca juga: Video Gelandang PSIS Semarang Septian David Maulana Targetkan November Bisa Pulih 100 Persen

Ada dugaan beberapa suporter melakukan aksi provokasi seusai laga Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) lalu.

Guna mencari titik terang dari permasalahan tersebut, TGIPF merekomendasikan adanya penyelidikan.

Rekomendasi tersebut merupakan satu dari sejumlah rekomendasi lainnya yang diserahkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/12/2022).

Selain suporter yang memasuki lapangan, rekomendasi itu merekomendasikan penyelidikan terhadap suporter yang melempar flare, melakukan perusakan mobil di dalam stadion, dan pembakaran mobil di luar stadion.

Mengenai rekomendasi penyelidikan suporter, Tim Gabungan Aremania mengaku keberatan dan menolak.

Tim Hukum dari gabungan Aremania menilai, penanganan Tragedi Kanjuran sebaikanya difokuskan pada penanganan korban.

Hal itu disampaikan oleh Tim Hukum dari Tim Gabungan Aremania, Anjarnawan Yusky.

Pihaknya sangat keberatan dan menolak adanya rekomendasi tersebut.

"Intinya tentang rekomendasi terkait itu (penyelidikan suporter) kami keberatan dan menolak."

"Artinya dalam kondisi sekarang, pendekatan yang dilakukan pemerintah yaitu fokus melaksanakan pengobatan, menjamin pemulihan hak korban, mengembalikan hak korban sebagaimana semestinya," ungkap Anjar.