Berita Cilacap
Upaya Cipatakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, KPK Optimalkan Hal Ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pencegahan korupsi terkait manajemen aset daerah dan pengadaan barang
Penulis: Pingky Setiyo Anggraeni | Editor: rival al manaf
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pencegahan korupsi terkait manajemen aset daerah dan pengadaan barang/jasa (PBJ).
Kegiatan monev tersebut diadakan di Ruang Prasanda Pendopo Wijayakusuma, Cilacap pada Kamis (20/10/2022) kemarin.
Dalam pencegahan korupsi, KPK terus berinovasi yakni melalui penguatan sistem, salah satunya dengan Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) KPK, Uding Juharudin menjelaskan bahwa MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi oleh KPK.
MCP di ciptakan sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring.
“Untuk itu kami berupaya agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum," kata Uding.
Uding menjelaskan, secara umum MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.
“MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan KPK.
Sebab menurutnya, akuntabilitas, transparansi serta integritas merupakan syarat mutlak dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dikatakan Tatto bahwa hal-hal yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi perlu terus disosialisasikan dan dilakukan monitoring secara berkala.
“Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kita semua mendapatkan pencerahan dari tim KPK atas hal-hal terkait kegiatan pencegahan korupsi di lingkup tematik," kata Tatto.
Tatto berharap Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK dapat memberikan arahan dan bimbingan yang strategis dalam upaya mewujudkan good governance. (*)
