Jenderal Andika Perkasa Didesak Usut Dugaan Kekerasan Anggota TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta untuk mengusut tuntas aksi dugaan kekerasan yang dilakukan anggotanya terhadap 3 anak yang dituduh mencuri burung di Kabupaten Keerom, Papua.

Desakan datang dari Lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial.

"Kepada Panglima TNI, segera usut tuntas dan proses hukum melalui peradilan umum aparat TNI (anggota Kopassus) terduga pelaku kekerasan terhadap anak," kata Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Polisi Ringkus Seorang DPO Pembantaian 4 Prajurit TNI di Maybrat Papua Barat

"Jangan sampai ada impunitas yang semakin memperburuk situasi HAM di Papua," sambung Ardimanto.

Dikutip dari Kompas.id, aksi dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada Kamis (27 Oktober 2022) pukul 06.00 WIT di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Mereka yang menjadi korban adalah 3 orang anak yaitu Rahmat Faisei (14), Bastian Bate (13), Laurents Kaung (11). Ketiganya berasal dari Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Ketiganya dituduh mencuri 2 ekor burung Yakob/Kakak Tua Putih di Pos Kopassus, di Kabupaten Keerom.

Pelaku aksi kekerasan itu diduga dilakukan oleh Anggota Satgas Kopassus yang bermarkas di Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Menurut laporan, sejumlah anggota Satgas Kopassus melakukan penganiayaan terhadap para korban dengan memukul dan menggunakan selang.

Bahkan menurut laporan salah satu orangtua korban sempat ditodong pistol oleh salah satu pelaku.

Saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua dilaporkan turun tangan mengusut dugaan kekerasan yang dilakukan anggota Kopassus terhadap 3 anak di Kabupaten Keerom, Papua.

Ardimanto mengatakan, aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap rakyat sipil di Papua terus terjadi akibat dampak dari pendekatan keamanan militeristik yang dijalankan pemerintah dalam menangani pergolakan di wilayah itu.

Akan tetapi, kata Ardimanto, pemerintah memilih melanjutkan pendekatan militeristik di Papua.

Menurut dia hal itu bisa dilihat dari terus dilakukannya pengiriman aparat keamanan (TNI/Polri) non-organik dari luar Papua dan pelibatan mereka dalam berbagai operasi keamanan atau militer di Papua.

Ardimanto mengatakan, dalam kurun waktu setahun terakhir, setidaknya terjadi 13 kali pengiriman pasukan ke Papua, dengan estimasi jumlah pasukan yang dikirim ke Papua sebanyak 3000 personel.