Berita Jateng
Angkutan Jalan Perintis Perlu Libatkan BUMN dan Perusahaan Swasta
BUMN dan perusahaan swasta di daerah diharapkan bisa ikut dilibatkan dalam membantu pemerintah menyediakan armada angkutan perintis
Penulis: hermawan Endra | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - BUMN dan perusahaan swasta di daerah diharapkan bisa ikut dilibatkan dalam membantu pemerintah menyediakan armada angkutan perintis dan penyelenggaraan layanan itu.
Hal tersebut disampaikan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno.
Dijelaskannya 0ersebaran jumlah penduduk yang tidak merata menyebabkan adanya beberapa daerah yang terisolir dari daerah lainnya.
Kondisi itu membutuhkan angkutan dan aksesibilitas untuk dapat menjangkau daerah-daerah lain guna menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat, sehingga dapat memacu perkembangan perekonomian daerah terpencil yang lebih maju.
Manfaat terselenggaranya angkutan jalan perintis adalah dapat menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu di bidang pendidikan menjadikan akses pelajar di daerah yang dilintasi trayek angkutan jalan perintis semakin mudah menjangkau sekolahnya.
“Pemberian subsidi angkutan jalan perintis merupakan perwujudan kehadiran pemerintah terhadap konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan Angkutan Umum yang terjangkau terutama di wilayah 3TP,” ujarnya.
Jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 yang dilaksanakan sebanyak 336 trayek dengan 597 kendaraan dan total anggaran Rp 125.159.942.000.
Ia mengungkapkan, pengadaan sarana bus perintis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan dioperasikan oleh Perum.
Damri melalui mekanisme lelang. Pengadaan sarana terakhir tahun 2016, sehingga sekarang semua armada bus dalam kondisi yang sebenarnya kurang layak beroperasi.
Ditambah lagi jaringan jalan yang dilayani bukannya jalan yang mulus. Tidak sedikit menyeberangi sungai dan jalan rusak.
Sejumlah jalan rusak itu wewenang dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya, yakni jalan provinsi dan jalan kabupaten.
Ada beberapa kendala angkutan jalan perintis, yakni kondisi medan jalan sulit dilalui. Kemudian sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di beberapa trayek yang dilayani khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali.
“Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, dan PT Pertamina agar dapat memaksimalkan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya.
Tantangan lainnya adalah kendaraan sudah mencapai umur teknis, sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Solusinya adalah perlu segera dilakukan peremajaan kendaraan perintis untuk tetap dapat melayani kebutuhan masyarakat
Kolabotasi harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara angkutan perintis. Salah satunya kolaborasi antarperusahaan BUMN. Untuk membantu Perum Damri misalnya, perusahaan BUMN lain dapat menyediaan bus di sekitar wilayah perusahaan sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk pengadaan bus sebagai bentuk corporate social responsibilty (CSR).
Dapat diterapkan sistem kontrak tahun jamak agar operator dapat dengan mudah melakukan pengadaan sarana bus baru. Dengan sistem kontrak seperti itu dapat dengan mudah untuk mencari investor melalui pinjaman di perbankan. Kemudian dalam pengoperasian diterapkan dengan skema pembelian layanan dengan sistem pengawasan yang disederhanakan.
“Kolaborasi perlu diselenggarakan semua pemangku kebijakan, baik antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dalam mendapatkan transportasi. Masyarakat di wilayah pelosok semestinya bisa menikmati layanan angkutan perintis secara gratis,” pungkanya.
Ke depan, pengelolaan layanan perintis juga harus memanfaatkan teknologi digital yang lebih canggih. Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan perintis melalui gawai. Pengawasan terhadap angkutan layanan perintis juga bisa lebih optimal. (*)
Baca juga: DPU BMCK Jateng Fokus Perbaiki Kerusakan di Sejumlah Ruas Jalan
Baca juga: Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa, HAE IPB Komda Jateng Lepasliarkan Satwa Liar dan Tanam Pohon
Baca juga: Kirim Stiker WhatsApp Berbau Porno Bisa Terkena Jeratan Hukum, Meski Niatnya Guyonan
Baca juga: Sosok AKBP Erwin Pratomo : Kapolres Baubau yang Dicopot Gara-gara Istri dan Kasatlantas, Benarkah?
