Breaking News:

Opini

Opini Muhammad Shohibul Itmam: Euforia Kewenangan dan Kesadaran Pengadilan Agama

MELUASNYA kewenangan Pengadilan Agama sejak UU. No. 03 Tahun 2006 hingga sekarang dalam penyelesaian sengketa bisnis-Ekonomi Syariah dan masih berlaku

Editor: m nur huda
Tribun Jateng
Opini Ditulis Oleh Muhammad Shohibul Itmam (Dosen Ilmu Hukum di IAIN Kudus) 

Opini Ditulis Oleh Muhammad Shohibul Itmam (Dosen Ilmu Hukum di IAIN Kudus)

TRIBUNJATENG.COM - MELUASNYA kewenangan Pengadilan Agama sejak UU. No. 03 Tahun 2006 hingga sekarang dalam penyelesaian sengketa bisnis-Ekonomi Syariah dan masih berlakunya UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Proses Penyelesaian Sengketa Non Litigasi). Menguatkan eksistensi Pengadilan Agama sebagai Lembaga pembuat keputusan bagi pencari keadilan bidang bisnis-ekonomi pada sisi tertentu. Sekaligus menjadi harapan dunia hukum meningkatnya semangat dan kesadaran masyarakat dalam menyelesaiakan masalah-sengketa perdata-bisnis.

Fakta demikian secara keilmuan telah diterima diakui stakeholder dengan epistemologi yang telah mapan dari aspek hukum tata negara di Indonesia. Kewenangan Pengadilan Agama yang meluas di satu sisi sekaligus harapan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa bisnis pada sisi yang lain. Merupakan kenyataan sejarah hukum peradilan di Indonesia khususnya sejak era reformasi hingga sekarang yang kurang mendapatkan perhatian publik.

Dampak kurangnya perhatian tersebut, meskipun secara yuridis telah jelas adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia namun faknya sangat sedikit. Bahkan hingga saat ini masih ada Pengadilan Agama yang sama sekali belum pernah menerima perkara para pihak terkait tentang sengketa ekonomi syariah. Kewenangan yuridis yang mewujud dalam pelaksanaan berhukum.

Sementara harapan meningkatnya kesadaran masyarakat pencari keadilan melalui Pengadilan Agama juga semakin menjadi harapan saja, antara lain disebabkan undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 masih berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat Indonesia di tengah pluralitas hukum yang berlaku. Premis demikian dibenarkan dengan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi masalah terkait sengketa bisnis-Ekonomi Syariah yang penyelesaiannya tidak melalui Pengadilan Agama secara “Litigasi” dan juga tidak melalui Arbitrase secara “Non Litigasi” sebagaimana amanat undang-undang. Terjadinya euforia kewenangan berhukum di satu sisi dan sekaligus rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi pada sisi yang lain patut direnungkan semua pihak.

Hanya Pemahaman

Hukum dan aturan yang baik adalah hukum dan aturan yang sesuai antara pembuat, pelaksana dan obyek yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Sehingga tercipta keadilan dan kemanfatan sesuai nilai dan moral yang berkembang di masyarakat. Pengertian demikian sejalan dengan pendapat Hugo Grotius, pakar hukum yang menjelaskan bahwa hukum itu sebagai aturan perbuatan moral yang menjamin nilai keadilan.

Terjadinya euforia kewenangan dan kesadaran berhukum di Indonesia antara lain disebabkan kondisi Indonesia sebagai negara hukum yang sistem hukumnya dibangun dari tiga sumber hukum. Yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat.

Ketiga sumber hukum tersebut secara eklektis saling mengisi dan mempengaruhi dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan spirit Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi Pancasila.
Dinamika eklektisime hukum di Indonesia di tengah pluralitas hukum melahirkan tatanan yang moderat dan membenarkan setiap pelaksanaan hukum dalam batas tertentu sesuai dimensinya masing-masing sebagaimana hukum Pengadilan Agama dan Hukum Arbitrase.

Kewenangan Pengadilan Agama yang tidak dibarengi kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara menjadi bukti menguatkan bahwa Indonesai sebagai negara hukum pluralis. Sehingga nihilnya Pengadilan Agama dari kompetensinya sebagai Lembaga yang memutuskan perkara Ekonomi Syariah tidak perlu diperdebatkan selama masyarakat masih menemukan rasa keadilan sosial di kalangan mereka. Konsekuensi dari cara pikir dan kesadaran tersebut akhirnya menjadikan hukum hanya sebagai pemahaman saja yang pelaksanaannya tergantung kesadaran masyarakat.

Kewenangan Positif

Menyikapi terjadinya euforia kewenangan dan kesadaran berhukum terkait kewenangan Pengadilan Agama dan undang-undang Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan perlunya menumbuhkan semangat, kesadaran hukum masyarakat diperlukan sinergitas elemen penting dalam hukum yang dalam istilah Emile Durkeim perlunya membedakan peran hukum pada ranah struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat dengan porsinya masing-masing yang saling mengisi, eklektik secara positif.

Kewenangan dan kesadaran yang positif akan muncul dari masyarakat yang mempunyai pemahaman cukup tentang eksistensi Pengadilan Agama dan peraturan perundangan lain seperti Arbitrase yang sinergis dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Sehingga misalnya jelas bahwa Arbitrase merupakan bagian dari proses dan penyelesaian hukum-sengketa bisnis di luar pengadilan. Tidak semua masalah diselesaiakan di pengadilan karena itu negara hadir memberikan alternatif dalam penyelesaian masalah. Disinilah perlunya pihak terkait stakeholder, pemerintah bersama masyarakat mengembangkan pengetahuan tentang pendidikan hukum dalam merespon terjadinya euforia kewenangan dan kesadaran dalam berhukum di Indonesia. (*/tribun jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved