Video Rekomendasi Komisi III DPR RI Mengenai Pembangunan Bendungan Wadas Telah Terpenuhi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Berikut video Rekomendasi Komisi III DPR RI Mengenai Pembangunan Bendungan Wadas Telah Terpenuhi.

Anggota DPR RI Komisi III Desmond Junaidi Mahesa pantau  progres pembangunan bendungan Wadas Kabupaten Purworejo. 

Hal itu dilakukan saat  pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi di Mapolda, Jumat (11/11/2022).

Desmond menuturkan catatan rekomendasi disampaikan komisi III DPR RI hampir semuanya dipenuhi.

Pada catatan tersebut dirinya menemukan hal-hal positif dalam proses penyelesaian pembebasan lahan.

"Meskipun masyarakat masih ada yang menerima apa adanya, menerima dengan catatan, dan ada yang menolak," jelasnya.

Ia menuturkan permasalah itu akan diberikan solusi oleh Gubernur Jateng. Terkait pengambilan batu wadas telah dilaksanakan dengan baik.

"Namun nanti kami lihat prosesnya," imbuhnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan telah beberapa kali melakukan dialog dengan warga tekait pembagunan bendungan wadas. Pihaknya juga diingatkan oleh komisi III DPR RI terkait pengambilan kuari.

"Kalau BBWS pada akhirnya sebagai pelaksana PUPR leading sektor yang memiliki dan akhirnya membeli jangan sampai dijual belikan dengan cara keliru," kata dia.

Menurut Ganjar, perlu menghitung kebutuhan kuari yang ada di Wadas. Kuari itu hanya boleh diperuntukkan  bendungan dan tidak untuk peruntukan yang lain.  

"Maka beberapa anggota mengingatkan kepolisian ditugasi mengantisipasi jika terjadi kebocoran," imbuhnya.

Terkait pengambilan kuari, kata dia, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian penanggungjawab jika terjadi kerusakan saat pengambilan kuari.

"Masyarakat ingin mendapat kepastian. Kalau akibat dari itu bangunan rumahnya rusak dan kondisinya rusak. Tadi dijawab BBWS yang akan bertanggung jawab," tutur dia.

Ganjar mengatakan Pemprov dan Pemkab juga akan ikut andil dalam hal perbaikan infrastruktur yang ada di Wadas. Selain itu ikut  pendampingan masyarakat dalam hal kewirausahaan.

"Alhamdulilah sudah kita awali," ujarnya.

Kemudian perbaikan dan penyediaan infrastruktur, kata dia, telah dilakukan oleh BBWS yaitu  talud, jalan, dan air bersih. 

"Bahkan bersama tni polri kita sudah membuat sanitasi, mck, perbaikan rumah tidak layak huni," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah provinsi akan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten terkait catatan yang diberikan komisi III. Pihaknya juga akan mematuhi koridor-koridor yang tidak boleh dilakukan sesuai amanat komisi III.

"Dari komisi III dialog diutamakan tidak ada kekerasan," ujarnya.

Sementara itu Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menuturkan Polda Jateng akan selalu melakukan pendampingan setiap pembangunan nasional di Jawa Tengah.

Pihaknya akan mengerahkan Bhabinkantibmas agar tidak terjadi pelanggaran.

"Hal ini bertujuan untuk menarik investor," tandasnya. (rtp)