Keterbukaan Informasi Publik Jadi Parameter Penting Wujudkan Good Government di Wonosobo

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo kedatangan Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, dalam rangka verifikasi SAQ terkait tata kelola informasi publik di Kabupaten Wonosobo, Selasa (15/11/2022), bertempat di Pendopo Selatan.

Verifikasi SAQ ini menilai informasi berkala, penilaian pengadaan barang dan jasa, penilaian Daftar Informasi Publik (DIP), serta penilaian Daftar Informasi yang dikecualikan. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Sosiawan menyampaikan, keterbukaan informasi publik menjadi parameter penting dalam mewujudkan good government khususnya di Kabupaten Wonosobo. 

Pasalnya, prestasi dan komunikasi kinerja perangkat daerah di lingkungan badan publik, di era sekarang ini harus dibangun dan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. 

“Pada era sekarang ini, prestasi dan komunikasi kerja harus dibangun dengan baik oleh perangkat daerah atau badan publik, untuk dikomunikasikan dengan baik pula kepada masyarakat,” tuturnya.

Visitasi KIP Jawa Tengah 2022, sebagai upaya pembinaan dan evaluasi agar Keterbukaan Informasi Publik dapat terimplementasikan secara maksimal oleh badan publik pemerintah, mulai dari kelurahan hingga provinsi. 

“Badan publik harus mempertanggungjawabkan kinerja dan akses publiknya, baik diminta maupun tidak, karena pemerintah mengemban amanah dari  rakyat yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” tegasnya. 

Menurut Susiawan, badan publik harus transparan dalam mengelola seluruh program kerja, utamanya yang menyangkut dua aspek utama yaitu, administratif dan komitmen penyelenggaraan pemerintahan. 

Untuk itu, pihaknya mendorong jika Pemkab Wonosobo lolos pada tahapan ini, maka pada uji publik harus benar-benar serius mampu menunjukkan ragam inovasi pelayanan publiknya. 

“Aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban harus dilakukan dengan terbuka, keterbukaan Informasi Publik juga tidak boleh melanggar tiga hal penting yaitu, subtansi harus benar, akurat, dan tidak menyesatkan publik, saya berharap, tahun ini Pemkab Wonosobo mampu mencapai predikat sebagai Kabupaten yang informatif,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Wonosobo Fahmi Hidayat dalam paparannya menjelaskan, KIP diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat Wonosobo. 

Menurutnya dinamika informasi di tahun 2021 sangat unik, terkait dengan permohonan layanan informasi publik di wilayah kerjanya. 

Sehingga, aksi dan kolaborasi terus dikembangkan, misalnya situs website dan media sosial PPID yang dapat diadopsi oleh seluruh perangkat daerah se-Wonosobo. 

“Kami berharap, tahun ini Kabupaten Wonosobo dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten Informatif, ke depan akan meningkatkan kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan melakukan beberapa inovasi,” ujarnya. 

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Wonosobo Supriyadi menambahkan, Pemkab Wonosobo terus berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga predikat terbuka dan informatif bisa tercapai.

“Saya mewakili Pemkab Wonosobo berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, utamanya pelayanan publik, saya harap predikat terbuka dan informatif dapat tercapai tahun ini,” imbuhnya. (*)